Reykjavík, Purna Warta – Islandia menuntut penjelasan resmi dari Amerika Serikat setelah calon duta besar AS untuk Reykjavík melontarkan candaan Trump yang menyebut Islandia bisa menjadi negara bagian ke-52 AS. Pernyataan itu, yang dilaporkan Politico, memicu kemarahan publik dan kegelisahan diplomatik di negara Nordik tersebut.
Menurut laporan Politico yang mengutip percakapan di lantai DPR AS, mantan anggota Kongres Billy Long—calon Presiden AS Donald Trump untuk posisi duta besar—bercanda kepada sejumlah legislator bahwa Islandia akan menjadi negara bagian ke-52 dan dirinya akan menjabat sebagai gubernur.
Long, politikus Partai Republik asal Missouri, dinominasikan Trump menyusul periode kontroversial dalam karier publiknya. Pada Agustus lalu, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Internal Revenue Service (IRS) hanya dua bulan setelah dilantik, di tengah kritik luas terkait minimnya pengalaman relevan. Pada hari yang sama dengan pemecatan tersebut, Gedung Putih mengumumkan pencalonannya sebagai duta besar AS untuk Islandia. Departemen Luar Negeri AS kemudian menyatakan Long memenuhi syarat, dan Senat mengonfirmasi penunjukannya pada 13 Januari 2026.
Reykjavík Minta Penjelasan Resmi
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri Islandia menyatakan telah menghubungi Kedutaan Besar AS di Islandia untuk memverifikasi kebenaran komentar yang dilaporkan. “Kementerian Luar Negeri telah mengontak Kedutaan AS di Islandia untuk memastikan kebenaran pernyataan yang diduga disampaikan,” demikian pernyataan resmi kepada Politico.
Sebuah petisi publik di Islandia menyebut pernyataan Long—meski mungkin disampaikan setengah bercanda—sebagai penghinaan terhadap Islandia dan rakyatnya, yang memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan hubungan persahabatan dengan Amerika Serikat. Petisi itu mendesak Menteri Luar Negeri Islandia Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir untuk menolak penunjukan Long dan meminta Washington mengajukan kandidat lain yang menunjukkan penghormatan lebih besar.
Bayang-bayang Ketegangan Greenland
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait Greenland, wilayah otonom Denmark yang berulang kali disebut Trump sebagai aset yang “harus dimiliki” AS demi keamanan nasional—bahkan tanpa menutup kemungkinan penggunaan kekuatan. Para pemimpin Eropa menyatakan dukungan kuat kepada warga Greenland, yang berkali-kali menolak gagasan menjadi bagian dari Amerika Serikat, sembari berupaya meredakan konfrontasi yang diperingatkan Denmark dapat meretakkan aliansi transatlantik NATO.
Kasus candaan aneksasi Islandia ini kembali memantik perdebatan mengenai nada diplomasi, pengalaman pejabat, dan sikap AS terhadap sekutu kecil—terutama di saat kepekaan kawasan Arktik kian meningkat.