ICJ Akan Putuskan Tuduhan Genosida Myanmar dalam Kasus Penting yang Implikasinya bagi Israel

Den Haag, Purna Warta – Mahkamah Internasional sedang bersiap untuk mengeluarkan keputusan penting mengenai genosida Myanmar terhadap Rohingya, sebuah keputusan yang dapat mempengaruhi kasus genosida Afrika Selatan terhadap rezim Israel di Gaza.

ICJ akan mengeluarkan keputusan penting mengenai apakah Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, sebuah keputusan yang dapat memiliki implikasi luas terhadap kasus genosida terpisah yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap rezim Israel atas perang genosida di Gaza.

Keputusan tersebut, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada hari Kamis di Den Haag, akan menandai momen penting dalam hukum internasional, karena pengadilan tertinggi dunia tidak pernah secara langsung memutuskan negara yang bertanggung jawab atas genosida, sebuah kejahatan yang didefinisikan setelah Holocaust yang dipimpin Nazi.

Hampir satu dekade setelah kampanye militer Myanmar memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, hakim ICJ bersiap untuk menyampaikan penilaian mereka atas tuduhan bahwa negara tersebut melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948.

Kasus ini diajukan oleh Gambia, sebuah negara mayoritas Muslim, yang berpendapat bahwa penindasan sistematis dan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya merupakan genosida.

Keputusan tersebut juga diawasi dengan ketat karena potensi dampaknya terhadap Israel, yang kampanye militernya di Gaza telah menjadi subyek kasus genosida terpisah yang diprakarsai oleh Afrika Selatan di pengadilan yang sama.

Kedua kasus tersebut berkaitan dengan tuduhan adanya kekuatan militer yang menargetkan kelompok etnis atau nasional, dan ICJ kini menghadapi tugas untuk menentukan bagaimana bukti kekerasan sistematis, pembunuhan massal, dan penghancuran komunitas sipil dapat memicu niat genosida.

Rezim Israel, yang mendapat dukungan diplomatik dan militer yang luas dari Washington, menghadapi pengawasan internasional yang meningkat atas tindakan mereka di Gaza, sementara Amerika Serikat semakin menentang lembaga-lembaga internasional yang berupaya meminta pertanggungjawaban sekutu-sekutunya.

Dengan latar belakang ini, putusan di Myanmar dapat memberikan indikasi penting tentang bagaimana pengadilan mendekati ambang batas hukum dalam menetapkan genosida dan tanggung jawab negara.

Bukti kekerasan sistematis

Isu utama dalam proses peradilan di Myanmar adalah pembuktian adanya niat khusus yang disyaratkan dalam Konvensi Genosida, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.

Antonia Mulvey, pendiri Legal Action Worldwide (Law), sebuah organisasi yang mewakili ratusan penyintas Rohingya, mengatakan dia “sangat optimis” bahwa pengadilan akan meminta pertanggungjawaban Myanmar sepenuhnya.

Dia mengatakan pola tindakan pemerintah menunjukkan upaya yang jelas untuk menghancurkan komunitas Rohingya.

“Serangan terhadap desa-desa terjadi dengan cara yang sama,” katanya. “Mereka akan menyerang warga sipil, membakar desa-desa, memisahkan laki-laki dan perempuan, melakukan kekerasan seksual… dan kemudian ketika mereka melarikan diri, mereka akan terus membunuh mereka.”

Mulvey juga menyoroti pentingnya pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam membangun niat genosida, dengan mengatakan bahwa organisasinya telah mengumpulkan kesaksian yang menggambarkan tentara yang memutilasi alat kelamin perempuan dan menggigit wajah mereka.

“Itu untuk menandai orang, memberi merek pada mereka… itu juga untuk menghentikan reproduksi,” katanya.

“Ya, menurut kami kekerasan seksual adalah bagian penting untuk menunjukkan niat mereka menghancurkan kelompok tersebut,” tambahnya.

“Anda tidak perlu memperkosa orang secara beramai-ramai. Anda tidak perlu membunuh anak-anak mereka di depan mereka. Anda tidak perlu memutilasi mereka. Anda tidak perlu melakukannya di depan umum. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghancurkan kelompok tersebut.”

Pada bulan Januari, ICJ mengadakan sesi tertutup untuk mendengarkan langsung para penyintas Rohingya yang telah melakukan perjalanan dari kamp pengungsi di Bangladesh.

Menurut Law, seorang saksi menceritakan bagaimana anaknya diambil dari pelukannya, ditikam dan dibuang ke dalam api, sementara saksi lainnya menceritakan melihat tumpukan mayat di kuburan massal.

Selama persidangan, Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menekankan bahwa persidangan tersebut menyangkut nasib seluruh masyarakat dan bukan pertanyaan hukum yang abstrak.

“Ini bukan tentang isu-isu esoteris dalam hukum internasional,” kata Jallow di pengadilan.

“Ini tentang orang-orang nyata, kisah nyata, dan sekelompok manusia nyata,” katanya. “Rohingya di Myanmar. Mereka menjadi sasaran penghancuran.”

Sejarah penganiayaan dan kekejaman militer

Tuduhan terhadap Myanmar berasal dari penganiayaan, diskriminasi, dan penolakan sistematis terhadap kewarganegaraan Rohingya selama beberapa dekade, yang menghadapi pembatasan dan kekerasan yang semakin ketat di negara bagian Rakhine bagian barat.

Krisis ini meningkat pada tahun 2017 setelah kelompok militan Rohingya melancarkan serangan gerilya, yang mendorong militer Myanmar untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai “operasi pembersihan.”

Kampanye militer memaksa ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Pengungsi yang melarikan diri pada tahun 2017 menceritakan kepada Guardian tentang pembantaian di desa Tula Toli, di mana para penyintas menggambarkan penembakan sistematis terhadap warga sipil, termasuk anak-anak yang ditenggelamkan di sungai.

Citra satelit kemudian menunjukkan bahwa desa tersebut telah diratakan, sehingga memperkuat laporan mengenai kerusakan luas yang dikumpulkan oleh penyelidik yang mendokumentasikan dugaan genosida tersebut.

ICJ sebelumnya telah mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan kekejaman massal di Balkan, namun proses tersebut tidak menemukan negara yang secara langsung bertanggung jawab atas genosida.

Namun Serbia dinyatakan bertanggung jawab secara hukum karena gagal mencegah genosida di Srebrenica.

Temuan terhadap Myanmar akan meningkatkan tekanan internasional terhadap Min Aung Hlaing, yang memimpin militer selama serangan tahun 2016-2017 dan kemudian merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Kudeta tersebut memicu perang saudara yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Min Aung Hlaing juga sedang diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berbeda dengan ICJ yang mengatur perselisihan antar negara, ICC mengadili individu.

Mantan jenderal tersebut dilantik sebagai presiden sipil pada bulan April setelah pemilu yang dikecam secara luas sebagai pemilu palsu dan berupaya membangun kembali hubungan diplomatik Myanmar.

Penentangan AS terhadap akuntabilitas internasional

Proses hukum di Myanmar berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan lembaga hak asasi manusia internasional.

Amerika Serikat telah mengambil pendekatan yang semakin konfrontatif terhadap badan peradilan internasional, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap ICC.

Meskipun pemerintahan Biden secara resmi mengakui kekejaman Rohingya sebagai genosida, duta besar Trump untuk PBB, Mike Waltz, memperingatkan bahwa ICJ “tidak boleh diizinkan” untuk menetapkan standar genosida yang dapat diterapkan pada “tentara sekutu.”

Peringatan tersebut mempunyai arti khusus bagi personel militer Israel, mengingat proses genosida terhadap rezim Israel atas tindakannya di Gaza.

Posisi Washington telah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana aliansi politik dan kemitraan militer mempengaruhi upaya internasional untuk menegakkan akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang dan genosida.

Para pendukung kasus Myanmar berpendapat bahwa keputusan genosida harus mendorong negara-negara menghentikan transfer senjata dan pasokan bahan bakar jet yang dapat memfasilitasi kekejaman militer lebih lanjut.

Meskipun ICJ tidak memiliki mekanisme penegakan hukum sendiri, keputusan-keputusannya mempunyai bobot hukum dan politik yang cukup besar dan dapat diperkuat melalui Dewan Keamanan PBB.

Namun, perpecahan di antara negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat menghambat upaya penegakan hukum yang berarti.

Rohingya mencari keadilan dan pengakuan

Dampak dari kampanye militer Myanmar masih sangat buruk bagi populasi Rohingya.

Lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya masih berada di Bangladesh, tempat mereka tinggal di pemukiman pengungsi terbesar di dunia, sementara kurang dari 600.000 orang diperkirakan masih berada di Myanmar.

Yanghee Lee, mantan penyelidik hak asasi manusia PBB di Myanmar, menggambarkan keputusan yang akan datang ini sebagai kesempatan bersejarah bagi para penyintas dan keluarga mereka.

“Putusan ICJ akan menjadi sejarah bagi para penyintas Rohingya dan keluarga mereka di seluruh dunia,” katanya.

“Komunitas internasional gagal mencegah kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya sembilan tahun lalu. Komunitas internasional harus memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya menjamin keadilan bagi Rohingya dan mulai memperhitungkan kegagalan ini.”

Bagi para penyintas Rohingya, keputusan tersebut merupakan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mendapatkan pengakuan atas kekejaman yang dilakukan terhadap komunitas mereka dan membangun tanggung jawab internasional.

Seorang pengungsi Rohingya yang tinggal di Myanmar mengatakan kepada Guardian bahwa ia berharap keputusan tersebut akan “membantu mengakhiri penganiayaan dan diskriminasi selama beberapa dekade.”

“Kami tidak meminta simpati saja,” katanya. “Kami meminta keadilan, pengakuan, persamaan hak, dan masa depan di mana anak-anak kami dapat hidup dengan aman dan bermartabat di tanah air mereka sendiri.”

Oleh karena itu, keputusan ini akan memiliki arti penting di luar Myanmar, karena perlakuan terhadap niat genosida, kekerasan sistematis, dan tanggung jawab negara dapat membantu membentuk kerangka hukum yang diterapkan pada kasus-kasus lain, termasuk kasus genosida di Afrika Selatan terhadap rezim Israel terkait genosida di Gaza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *