Phnom Penh, Purna Warta – Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara telah memulai KTT ASEAN tahunan di Kamboja yang kemungkinan pembahasan akan didominasi pada meningkatnya kekerasan dan kebuntuan politik Myanmar. Banyak anggota kelompok konferensi tersebut semakin frustrasi dalam perjuangannya untuk membuat junta negara itu mematuhi rencana perdamaian yang telah disepakati sebelumnya.
Perdana Menteri Kamboja dan tuan rumah ASEAN, Hun Sen, berpidato pada upacara pembukaan hari Jumat (11/11) dengan menyerukan kewaspadaan dan kebijaksanaan selama masa gejolak ekonomi dan geopolitik.
Baca Juga : Rusia Siap Perkenalkan Pelatihan Dasar Wajib Militer di Sekolah Menengah
“Kita sekarang berada pada titik yang sangat tidak pasti; kehidupan jutaan orang di wilayah kita bergantung pada kebijakan dan pandangan ke depan kita,” kata Hun Sen.
Para pemimpin dari sembilan negara lain di blok itu – Brunei, Kamboja, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam – hadir pada pertemuan di Phnom Penh.
Blok itu setuju untuk mengakui Timor Timur sebagai anggota ke-11 kelompok itu, katanya dalam sebuah pernyataan.
Presiden AS Joe Biden akan bergabung dalam pertemuan pada hari Sabtu, demikian juga Perdana Menteri China Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga diberitakan akan hadir.
Beberapa perwakilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyalahkan penguasa militer Myanmar karena gagal menerapkan rencana perdamaian yang disepakati bersama tahun lalu, yang mencakup diakhirinya permusuhan dan diizinkannya akses utusan khusus dan bantuan.
ASEAN, yang telah melarang para pemimpin junta menghadiri pertemuannya sejak tahun lalu, pekan lalu mengulangi komitmennya terhadap apa yang disebut konsensus perdamaian lima poin, tetapi beberapa anggota telah mendorong sikap yang lebih kuat.
Baca Juga : Pentagon Katakan Tidak Dapat Konfirmasi Atas Klaim Tentang Rudal Iran ke Rusia
Perpecahan Internal Myanmar
Menteri luar negeri Indonesia mengatakan pekan lalu bahwa junta, bukan ASEAN, bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian dan bahwa rekomendasi akan diberikan kepada para pemimpin untuk memperkuat pelaksanaannya.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr selama pertemuan dengan Hun Sen pada hari Kamis setuju akan hal tersebut; diperlukan kesabaran dalam menangani krisis, dan berkata, “kita masih bisa berbuat lebih banyak dalam hal keterlibatan dengan Myanmar,” menurut sebuah postingan di Facebook oleh pers presiden sekretaris.
Junta menyalahkan kurangnya kemajuan yang ada karena disebabkan oleh pandemi dan hambatan dari gerakan perlawanan bersenjata yang mereka sebut teroris.
James Crabtree, Direktur Eksekutif Institut Internasional untuk Studi Strategis-Asia, mengatakan ASEAN sedang berjuang untuk mengatasi perpecahan internal atas Myanmar dan masalah lainnya.
Baca Juga : Lagi, Koalisi Saudi Sita Dua Kapal Bahan Bakar Yaman
“Baik Kamboja, yang saat ini sedang memimpin ataukah Indonesia di tahun depan, perpecahan yang ada itu belum akan bisa hilang. Dan hal itu kemungkinan akan terus membatasi kemampuan blok itu untuk menekan junta di Myanmar atau menanggapi dengan cerdas meningkatnya persaingan kekuatan besar,” katanya. dikatakan.