New York, Purna warta – Pencalonan resmi diplomat senior Uni Emirat Arab (UEA) sebagai kandidat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai kekhawatiran dan kecaman dari organisasi pembela hak asasi manusia serta para pengamat internasional.
Para pengamat HAM menyoroti rekam jejak Abu Dhabi dalam menekan kebebasan sipil. Mereka juga merujuk pada tuduhan yang didokumentasikan oleh PBB mengenai dugaan persenjataan kelompok milisi yang dituduh melakukan genosida dan membantai ribuan warga sipil di El Fasher, Sudan.
Para pengamat memperingatkan bahwa terpilihnya perwakilan dari negara tersebut dapat semakin merusak legitimasi internasional PBB dan menjadi “bencana besar” bagi upaya mengusut kejahatan perang di Timur Tengah dan Afrika.
Jaringan berita France 24 melaporkan bahwa pemerintah UEA secara resmi telah mengajukan Lana Nusseibeh, Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri UEA, sebagai kandidat pengganti António Guterres di jabatan Sekretaris Jenderal PBB.
Kantor berita resmi UEA menyatakan bahwa Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan mendaftarkan pencalonan tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman panjang Nusseibeh di lingkungan PBB serta rekam jejak kariernya.
Pada saat yang sama, perusahaan hubungan masyarakat Amerika Serikat yang berbasis di New York, Teneo, mengonfirmasi masuknya Nusseibeh secara resmi sebagai kandidat ketujuh dalam persaingan tersebut. Konfirmasi itu disampaikan melalui penyebaran pernyataan visi dan misinya kepada media.
Dalam pernyataannya, Nusseibeh mengatakan bahwa ia memasuki persaingan dengan optimisme kuat dan diplomasi tanpa kenal lelah. Ia juga menyatakan telah mengambil cuti dari jabatannya di Kementerian Luar Negeri UEA agar dapat berfokus pada pencalonannya.
Masa jabatan António Guterres akan berakhir pada 31 Desember 2026. Sebanyak 193 negara anggota Majelis Umum PBB harus menentukan penggantinya sebelum tanggal tersebut.
Namun, masuknya diplomat berusia 48 tahun itu pada tahap yang relatif terlambat—setelah menjabat sebagai Duta Besar UEA untuk PBB pada 2013–2024—disebut mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan yang dekat dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.
Richard Gowan, peneliti senior International Crisis Group, menilai bahwa proses pencalonan Nusseibeh yang berlangsung secara terkoordinasi mengindikasikan kemungkinan adanya kesepakatan di balik layar. Menurutnya, proses tersebut lebih menyerupai sebuah “penobatan” yang telah ditentukan sebelumnya.
Rekam Jejak HAM yang Disorot dan Tuduhan Persenjataan terhadap Pelaku Genosida di El Fasher
Di tengah manuver diplomatik yang berlangsung di balik pintu tertutup, para pakar independen dan organisasi nonpemerintah memperingatkan tentang rekam jejak UEA dalam persoalan hak asasi manusia.
Dalam laporan tahun 2026 mengenai UEA, Human Rights Watch mendokumentasikan berbagai pembatasan ketat terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi melalui partai politik di negara tersebut.
Kekhawatiran yang lebih besar berkaitan dengan konflik berdarah di Sudan. Sejumlah panel pakar independen PBB menuduh Abu Dhabi memberikan dukungan finansial dan militer serta memasok persenjataan canggih kepada Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), kelompok paramiliter yang bertempur melawan tentara Sudan.
Amnesty International juga mengungkapkan dalam laporan Mei 2025 bahwa bom berpemandu dan mortir berat buatan Tiongkok yang digunakan kelompok paramiliter di Darfur diduga dipasok melalui UEA. Menurut organisasi tersebut, hal itu merupakan pelanggaran nyata terhadap embargo senjata di wilayah Darfur. UEA secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Nathaniel Raymond, direktur eksekutif Humanitarian Research Lab di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Yale, menilai bahwa terpilihnya Nusseibeh akan menjadi pukulan berat bagi misi kemanusiaan dan hak asasi manusia PBB di Sudan, Yaman, dan Afrika Utara.
Merujuk pada pembantaian mengerikan di negara bagian Darfur Utara, Raymond menyatakan:
“Nusseibeh menghadapi konflik kepentingan dan loyalitas ganda antara Piagam PBB dan negara yang secara langsung dituduh oleh PBB turut berperan dalam pembantaian dan tragedi El Fasher. Kejahatan tersebut, menurut sejumlah lembaga resmi, memiliki seluruh indikator genosida. Menjelang peringatan pertama jatuhnya El Fasher dan pembantaian yang terjadi di sana, PBB tidak seharusnya memperingati tragedi ini dengan menempatkan seorang pejabat dari pemerintahan pemasok senjata bagi pembantaian tersebut di kursi Sekretaris Jenderal.”
Perselisihan Regional dan Tantangan bagi Kandidat dari Amerika Latin
Pencalonan Lana Nusseibeh juga menantang tradisi tidak tertulis PBB mengenai rotasi regional jabatan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan kebiasaan tersebut, giliran berikutnya secara historis diharapkan jatuh kepada kawasan Amerika Latin dan Karibia, yang dikenal dengan singkatan GRULAC.
Sebelumnya, sejumlah kandidat terkemuka dari Amerika Latin meliputi Rebeca Grynspan dari Kosta Rika, Carolyn Rodrigues-Birkett dari Guyana, dan Rafael Grossi dari Argentina. Mereka sempat berada di posisi terdepan dalam pemungutan suara informal Dewan Keamanan. Namun, dalam pemungutan suara pada 16 Oktober, masing-masing menghadapi setidaknya dua suara penentangan—yang ditandai dengan kartu merah—dari anggota tetap Dewan Keamanan pemegang hak veto.
Perwakilan diplomatik negara-negara Amerika Latin, termasuk Panama, memperingatkan agar negara-negara besar tidak mengabaikan hak representasi kawasan mereka. Mereka menegaskan bahwa setiap kandidat baru harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan rekam jejak pemerintah negaranya dalam sesi dengar pendapat terbuka di Majelis Umum PBB.
Nusseibeh dipandang oleh sejumlah pejabat Barat, termasuk Brett McGurk, mantan penasihat senior Gedung Putih, sebagai figur yang memiliki hubungan dekat dengan Washington. Ia juga dikenal berperan dalam mendorong Kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan Israel.
Namun, para pengkritiknya menegaskan bahwa upaya memperbaiki citra Abu Dhabi dengan menyerahkan kepemimpinan lembaga yang bertugas menjaga perdamaian dunia kepada seorang pejabat dari negara yang dituduh melakukan intervensi di kawasan dapat memberikan pukulan serius terhadap kredibilitas dan tujuan dasar PBB.