Washington, Purna Warta – Setelah tujuh kali upaya yang gagal, Senat Amerika Serikat dalam pemungutan suara pada hari Selasa akhirnya mengesahkan sebuah rancangan yang mewajibkan pelaksanaan keputusan Kongres terkait kelanjutan perang terhadap Iran.
Dalam pemungutan suara tersebut 50 senator memberikan suara setuju dan 47 senator menolak. Empat senator dari Partai Republik bersama mayoritas senator Demokrat mendukung rancangan tersebut.
Rancangan yang diajukan oleh Tim Kaine, senator Demokrat dari negara bagian Virginia, itu mewajibkan presiden untuk menarik angkatan bersenjata Amerika Serikat dari segala bentuk intervensi militer di dalam maupun terhadap Iran, kecuali jika tindakan tersebut mendapat deklarasi perang resmi atau izin khusus dari Kongres.
Keputusan ini baru dianggap sebagai langkah awal dalam proses pengesahan di Senat. Bahkan jika nantinya disetujui oleh kedua majelis Kongres, masih terdapat kemungkinan veto dari presiden, yang pembatalannya memerlukan dukungan lebih dari dua pertiga suara di kedua majelis.
Partai Demokrat meyakini langkah ini dapat memberikan dampak penting terhadap perubahan pendekatan presiden dalam isu peperangan dan menunjukkan keinginan Kongres untuk mengendalikan keterlibatan militer secara lebih ketat.
Rancangan pembatasan kewenangan perang presiden Amerika Serikat terhadap Iran sebelumnya memang beberapa kali diajukan di Kongres, terutama setelah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran sejak masa pemerintahan Donald Trump. Salah satu pemicunya adalah operasi militer AS yang menewaskan Mayor Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020, yang dilakukan tanpa persetujuan resmi Kongres terlebih dahulu.
Senator Tim Kaine selama bertahun-tahun menjadi salah satu tokoh utama yang mendorong pembatasan kekuasaan presiden dalam melakukan aksi militer sepihak. Ia berpendapat bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan deklarasi perang kepada Kongres, bukan sepenuhnya kepada presiden. Upaya serupa juga pernah lolos di Kongres pada masa lalu, tetapi menghadapi veto dari Presiden Donald Trump.
Perdebatan mengenai War Powers Resolution kembali menguat di Amerika setelah meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik regional di Timur Tengah dapat menyeret AS ke perang yang lebih luas dengan Iran. Sejumlah anggota Kongres dari kedua partai menilai bahwa keputusan militer besar harus mendapatkan pengawasan legislatif agar tidak memicu konflik berkepanjangan tanpa mandat hukum yang jelas.
Di sisi lain, kubu Partai Republik yang menolak rancangan tersebut berargumen bahwa pembatasan semacam itu dapat melemahkan fleksibilitas presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dalam merespons ancaman keamanan nasional secara cepat.