Caracas, Purna Warta – Partai Sosialis yang berkuasa di Venezuela mengambil kendali atas badan legislatif negara setelah pelantikan Kongres Venezuela yang baru dilantik. Hal ini membuat posisi Presiden Nicolas Maduro di negara tersebut semakin kokoh dan menyingkirkan pemimpin oposisi dukungan AS Juan Guaido dari panggung politik.
Pergeseran kekuasaan legislatif tersebut rencananya akan berlangsung pada hari Selasa.
Dalam sebuah langkah yang dikritik beberapa orang sebagai kesalahan strategis, oposisi yang dipimpin oleh Guaido memboikot pemilihan parlemen 6 Desember 2020 di Venezuela.
Dengan begitu Guaido akan kehilangan posisinya sebagai ketua Majelis Nasional juga kehilangan legitimasi kelembagaan terbatas yang dia pegang dan meninggalkan pemerintah asing yang mendukung klaim sepihaknya untuk menjadi presiden – terutama Amerika Serikat – dalam posisi yang sulit.
Pada Januari 2019, Guaido secara sepihak menyatakan dirinya sebagai “presiden sementara” setelah menolak kemenangan Maduro dalam pemilihan presiden Mei 2018. AS segera menawarkan pengakuan dan dukungan kepada tokoh oposisi yang kurang dikenal itu. Guaido kemudian melancarkan kudeta yang gagal, juga dengan dukungan Amerika, memperkuat spekulasi bahwa dia bekerja dalam koordinasi dengan Washington untuk melemahkan atau menggulingkan Maduro Sosialis.
“Bagian penting dari oposisi telah mengadopsi visi ekstremis yang diberlakukan dari Washington selama era [Presiden AS Donald] Trump,” kata Maduro dalam sebuah wawancara televisi pada tanggal 1 Januari. “Era Trump akan berakhir. Kami akan melihat bagaimana bagian dari oposisi itu bereaksi.”
Kendati demikian, Guaido telah berjanji untuk terus maju dan melakukan “serangan diplomatik”.
“Parlemen nasional tidak akan dihentikan sampai kita melihat pemilihan bebas berlangsung di Venezuela,” katanya dalam pesan video hari Minggu yang diposting di Twitter.
Selain itu Guaido dihadapkan pada mobilisasi oposisi yang semakin hari semakin lemah.
Konsultasi bergaya referendum yang diserukan oleh Guaido dan diadakan selama lima hari pada Desember 2020 untuk mengecam pemungutan suara 6 Desember telah gagal mengumpulkan sejumlah besar pendukung oposisi yang mengambil bagian dalam demonstrasi kekerasan pada tahun 2019.
Majelis Nasional yang dipimpin oposisi juga mengeluarkan keputusan pada bulan Desember yang memungkinkan dirinya untuk terus berfungsi secara paralel dengan majelis baru sampai pemungutan suara baru diadakan pada tahun 2021.
Baca juga: AS Geram Melihat Pengayaan 20% Uranium Iran