Tel Aviv, Purna Warta – Seorang anggota Knesset dari Partai Likud, Dan Illouz, menyerukan agar “Israel” secara resmi mengakui kemerdekaan wilayah Kabylie di Aljazair. Seruan itu mencuat tak lama setelah “Israel” mengakui Somaliland, dan dipandang sebagai bagian dari manuver geopolitik yang lebih luas di Afrika Utara.
Menurut laporan harian Israel Israel Hayom, Illouz menyampaikan usulan tersebut dalam sidang pleno Knesset. Ia menggambarkan Aljazair sebagai bagian dari “poros Iran” dan menyebut masyarakat Kabylie sebagai sekutu Maroko—rival regional Aljazair—serta pihak yang bersimpati kepada “Israel”.
Deklarasi Kabylie dari Paris
Pada 14 Desember, Ferhat Mehenni, pemimpin Movement for the Self-Determination of Kabylie (MAK), mengumumkan dari Paris berdirinya “Republik Federal, Sekuler, dan Demokratis Kabylie”. Ia menyebut deklarasi itu sebagai kelanjutan dari puluhan tahun perjuangan masyarakat Kabylie untuk menentukan nasib sendiri.
Illouz mengklaim bahwa warga Kabylie menunjukkan dukungan kepada “Israel” dan turun ke ruang publik pada 7 Oktober untuk menyatakan solidaritas dengan komunitas Yahudi, bukan Hamas. Klaim tersebut menjadi bagian dari argumen politiknya untuk mendorong pengakuan internasional atas Kabylie.
Kritik terhadap Peran Prancis
Dalam pernyataannya, Illouz juga mengkritik Prancis, menuding Paris memberikan kemerdekaan kepada Aljazair tanpa mengakui kedaulatan Kabylie, meski mengakui masyarakat Kabyle sebagai kelompok historis yang berbeda. Ia menyebut Prancis memikul “tanggung jawab historis” atas penindasan terhadap masyarakat Kabylie melalui integrasi paksa ke dalam negara Aljazair.
Preseden Somaliland
Seruan tersebut muncul setelah “Israel” pada 26 Desember 2025 mengakui Somaliland sebagai negara “merdeka” dan “berdaulat”, menjadikannya anggota PBB pertama yang melakukan pengakuan tersebut. Langkah itu dipandang membuka preseden baru bagi pendekatan “Israel” terhadap wilayah-wilayah separatis.
Apa Itu Kabylie?
Kabylie merupakan kawasan pegunungan pesisir di Aljazair utara, membentang di sepanjang Mediterania antara Aljir dan Skikda, mencakup wilayah Kabylie Besar dan Kabylie Kecil. Medannya yang terjal membantu mempertahankan identitas Amazigh (Berber) yang kuat, dengan kota-kota seperti Tizi Ouzou menjadi pusat budaya dan bahasa setempat.
Wilayah ini memiliki sejarah panjang resistensi terhadap kekuasaan luar—dari Ottoman, kolonial Prancis, hingga pemerintah pusat. Protes Berber Spring pada 1980 menuntut pengakuan bahasa dan identitas Amazigh, yang kemudian berkontribusi pada pengakuan Tamazight sebagai bahasa resmi Aljazair.
Hubungan Kabylie dengan negara Aljazair kerap tegang, termasuk gelombang protes Black Spring 2001 yang berujung bentrokan dan memperdalam rasa ketidakpuasan regional. MAK—didirikan pasca Black Spring—awalnya menuntut otonomi sebelum bergeser ke penentuan nasib sendiri, posisi yang oleh otoritas Aljazair dilabeli separatis dan dilarang.
Implikasi Geopolitik
Perdebatan tentang Kabylie menyentuh isu identitas, hak budaya, dan stabilitas regional Aljazair, dengan implikasi bagi politik Afrika Utara. Pengakuan atau penguatan otonomi Kabylie berpotensi melemahkan pengaruh regional Aljazair—negara yang selama ini menentang kebijakan “Israel” dan mendukung Palestina—serta memperkuat poros Maroko–“Israel”. Bagi “Israel”, perkembangan semacam itu dinilai dapat membuka ruang pengaruh dan pemantauan regional di kawasan yang selama ini minim kehadirannya.