Purna Warta – Catatan tamu oleh Ehsan Movahedian: Kawasan Persian Gulf selama beberapa dekade terakhir menjadi pusat berbagai krisis dan isu keamanan di Asia Barat. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi geostrategis kawasan, kekayaan sumber daya energi, serta persaingan kekuatan luar kawasan.
Dalam konteks ini, Islamic Republic of Iran sebagai salah satu aktor utama regional menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari kehadiran militer kekuatan asing dan tatanan keamanan yang dianggap dipaksakan oleh kekuatan eksternal.
Pengalaman serangan militer oleh United States dan State of Israel terhadap Iran pada berbagai periode dinilai menunjukkan bahwa arsitektur keamanan yang ada saat ini tidak sepenuhnya menjamin kepentingan nasional Iran dan bahkan menciptakan ruang bagi keberlanjutan ancaman terhadap negara tersebut.
Dalam situasi tersebut, pembentukan “tatanan regional berbasis Iran” dipandang sebagai strategi utama untuk menggantikan tatanan lama yang dianggap dipaksakan serta sebagai upaya keluar dari bayang-bayang konflik menuju keamanan berkelanjutan.
Tulisan ini menguraikan tiga landasan utama yang dinilai diperlukan untuk mewujudkan tatanan tersebut, serta dampaknya terhadap kawasan South Caucasus.
1. Arsitektur Ekonomi Baru: Dari “Penjaga Selat” ke Mitra Strategis
Landasan pertama dalam tatanan regional yang diinginkan Iran adalah redefinisi peran ekonomi negara tersebut di kawasan.
Selama beberapa dekade, pengaruh Iran dalam dinamika regional sering kali dikaitkan dengan kemampuannya mengganggu jalur energi global melalui ancaman penutupan Strait of Hormuz. Pendekatan tersebut memang berfungsi sebagai alat pencegah, tetapi dinilai bersifat defensif dan menempatkan Iran hanya sebagai penjaga jalur transit energi.
Menurut analisis tersebut, model baru yang diusulkan menekankan transformasi dari pendekatan defensif menuju pendekatan ekonomi yang konstruktif. Iran dipandang memiliki potensi besar untuk membangun rantai nilai ekonomi bersama dengan negara-negara tetangga, mengingat kepemilikan cadangan gas terbesar kedua di dunia, populasi sekitar 86 juta jiwa, serta posisi geografis strategis dalam koridor perdagangan utara–selatan dan timur–barat.
Melalui konsep “rantai nilai regional”, Iran tidak hanya berperan sebagai jalur transit minyak dan gas, tetapi juga sebagai mitra dalam proses produksi, pengolahan, petrokimia, dan distribusi energi.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menciptakan ketergantungan ekonomi timbal balik dengan negara-negara kawasan Teluk seperti Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, dan Kuwait, sehingga kebijakan sanksi terhadap Iran menjadi lebih sulit diterapkan.
2. Penguatan Peran Iran dalam Pengelolaan Keamanan Regional
Landasan kedua adalah pembentukan model keamanan regional yang dipimpin oleh aktor-aktor kawasan tanpa keterlibatan kekuatan luar.
Struktur keamanan saat ini di kawasan Teluk sering digambarkan sebagai segitiga yang terdiri dari negara-negara anggota Gulf Cooperation Council, kehadiran militer Amerika Serikat, dan Iran sebagai kekuatan regional independen.
Model ini dinilai didasarkan pada logika keseimbangan kekuatan dan pencegahan, bukan kerja sama kolektif.
Menurut gagasan yang diusulkan, kawasan perlu beralih dari pendekatan tersebut menuju model keamanan kolektif regional, di mana Iran berperan sebagai penstabil keamanan kawasan.
Dalam kerangka ini, Iran dapat mengusulkan pembentukan organisasi regional baru seperti “Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Teluk Persia” yang bertujuan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik, latihan militer bersama, serta komunikasi langsung antar-komando militer negara kawasan.
Pendekatan tersebut juga menekankan pengurangan bertahap kehadiran kekuatan luar kawasan, terutama Amerika Serikat dan Israel, yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai faktor ketidakstabilan regional.
3. Strategi Jangka Panjang: Melampaui Gencatan Senjata Sementara
Landasan ketiga adalah menghindari ketergantungan pada kesepakatan jangka pendek atau gencatan senjata sementara yang tidak menyelesaikan akar konflik.
Menurut analisis tersebut, pengalaman masa lalu—termasuk kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action—menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak diikuti dengan pembentukan tatanan regional yang stabil akan tetap rentan terhadap perubahan politik internasional.
Oleh karena itu, Iran didorong untuk mengembangkan strategi jangka panjang melalui:
- penguatan diplomasi publik dan elit regional,
- pembangunan jaringan energi dan transportasi regional,
- serta diversifikasi kemitraan ekonomi.
Dampak terhadap Kawasan Kaukasus
Pendekatan tatanan regional tersebut juga diperkirakan berdampak pada kawasan Kaukasus Selatan, yang memiliki keterkaitan historis dan geopolitik erat dengan Iran.
Perkembangan kawasan tersebut setelah Second Nagorno-Karabakh War serta berbagai proyek koridor transportasi baru, termasuk proyek yang sering disebut sebagai Zangezur Corridor, telah meningkatkan sensitivitas geopolitik kawasan.
Dalam kerangka kebijakan baru, Iran diharapkan beralih dari pendekatan keamanan semata menuju kombinasi strategi ekonomi dan keamanan.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- penguatan koridor perdagangan Utara–Selatan yang menghubungkan Iran dengan Russia dan Azerbaijan,
- pembangunan konektivitas energi dengan Armenia,
- serta peningkatan kerja sama regional dengan Turkey dan negara-negara kawasan.
Kesimpulan
Tatanan regional yang diinginkan Republik Islam Iran, yang bertumpu pada integrasi ekonomi, pengelolaan keamanan regional, dan strategi jangka panjang, dinilai dapat menjadi kerangka baru bagi kebijakan luar negeri Iran baik di kawasan Teluk Persia maupun Kaukasus.
Pendekatan ini bertujuan mengubah posisi Iran dari sekadar aktor reaktif menjadi perancang aktif arsitektur regional.
Namun, keberhasilan strategi tersebut dinilai bergantung pada diplomasi yang efektif, pembangunan kerja sama ekonomi regional, serta kemampuan membangun kepercayaan dengan negara-negara tetangga.
Jika tidak tercapai, kawasan Kaukasus berpotensi kembali menjadi arena persaingan geopolitik antara kekuatan regional dan kekuatan luar kawasan.