Purna Warta – Perbincangan global tentang Selat Hormuz berpusat pada harga minyak dan manuver geopolitik. Perusahaan pelayaran besar menangguhkan operasinya. Analis pertahanan terus memperdebatkan koridor angkatan laut dan pembersihan ranjau. Semua ini penting. Namun, hal itu mengaburkan krisis yang lebih perlahan, minim perhatian dan senyap yang sudah terjadi di negara-negara jauh dari Teluk.
Penutupan Selat Hormuz tak hanya menimbulkan guncangan energi. Seperti yang diperingatkan oleh Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, ini adalah “guncangan sistemik yang memengaruhi sistem pangan secara global.” Hampir 20 juta barel minyak melewati Selat setiap hari, bersama dengan sekitar seperlima dari gas alam cair dunia dan hingga 30 persen dari seluruh pupuk internasional. Ketika Selat ditutup, hal itu tidak hanya menaikkan harga bahan bakar; tetapi juga menaikkan biaya produksi dan pembelian makanan.
Negara-negara yang kini menanggung beban terberat dari krisis minim perhatian ini tak memiliki banyak jalan keluar. Filipina mengimpor 98 persen minyaknya dari Timur Tengah. Pada 24 Maret, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif menyatakan keadaan darurat energi nasional sebagai respons terhadap situasi di Selat Hormuz. Harga solar melonjak, cadangan bahan bakar menipis dan pekerja transportasi melakukan mogok kerja. Pedagang makanan kecil, yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis, melihat biaya gas untuk memasak mereka naik tajam, bersamaan dengan harga bahan makanan. Situasi ini adalah sebuah bencana bagi sebuah kepulauan dengan 115 juta penduduk tersebut.
Bangladesh menghadapi serangkaian tekanan yang berbeda namun mengkhawatirkannya pula. Negara ini sangat bergantung pada impor energi dan pupuk dari negara-negara Teluk dan krisis kebetulan terjadi di tengah musim panen padi Boro dimana setengah produksi beras Bangladesh diproduksi pada musim ini. Pabrik pupuk yang bergantung pada gas alam Qatar telah ditutup, sementara kekurangan listrik dan inflasi memperparah tekanan.
Mesir memiliki isu berbeda, tetapi tidak kalah serius. Sebagai salah satu importir gandum terbesar di dunia, Mesir sangat rawan terhadap volatilitas harga pangan yang dipicu oleh krisis Selat Hormuz. Sejarah mencatat tentang apa yang terjadi ketika harga pangan melonjak. Di Mesir, harga roti dan krisis pangan termasuk isu yang berkontribusi pada gejolak tahun 2011.
Komite Penyelamatan Internasional memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dapat menimbulkan “ancaman yang jauh lebih besar terhadap ketahanan pangan global daripada guncangan pangan Ukraina tahun 2022”. Dari Afrika Timur hingga Asia Selatan, negara-negara yang bergantung pada impor menghadapi ancaman serius terhadap gangguan pasokan pupuk dan pangan. Hampir 320 juta orang di seluruh dunia sudah mengalami krisis pangan. Krisis Hormuz menghantam sistem yang sudah mengalami tekanan berat.
Embargo minyak tahun 1973 melipatgandakan harga minyak dan mengguncang negara-negara berkembang. Tagihan minyak melonjak, cadangan devisa menipis dan kekurangan pupuk memperparah krisis pangan yang sudah parah. Di Ethiopia, dampak ekonomi tersebut berkontribusi pada ketidakstabilan politik yang akhirnya menggulingkan pemerintahan Kaisar Haile Selassie pada 1974. Di seluruh Afrika Barat, gabungan kekeringan dan kenaikan biaya energi menciptakan kekurangan pangan dahsyat. Pelajaran dari tahun 1973 adalah bahwa krisis energi tidak hanya terbatas pada masalah energi itu sendiri saja. Krisis itu juga merupakan krisis pangan, yang kemudian menjadi krisis politik dan akhirnya menjadi situasi darurat kemanusiaan. Lebih dari 50 tahun kemudian, pelajaran itu terulang secara nyata.
Yang membuat situasi saat ini berpotensi menjadi lebih parah adalah cakupannya. Embargo tahun 1973 mengganggu pasokan minyak. Guncangan Ukraina tahun 2022 memengaruhi aliran gandum dan pupuk melalui Laut Hitam. Namun, Selat Hormuz mengganggu semua sektor tersebut secara bersamaan: minyak, LNG, pupuk, petrokimia dan jalur pelayaran terkait. Hal ini sangat penting karena para petani memasuki musim tanam. Krisis pangan dunia tidak akan dimulai beberapa bulan lagi, di banyak tempat, krisis itu sudah dimulai.
Respons komunitas internasional sejauh ini sangat condong ke dimensi strategis dan militer krisis tersebut, menjadikan masalah ini minim perhatian. Pengawalan angkatan laut, pelepasan cadangan minyak dan pencabutan sanksi mendominasi berita utama. Langkah-langkah ini penting, tetapi tidak banyak membantu nelayan di Navotas yang perahunya tidak beroperasi, petani di Barisal yang tidak mampu membeli pupuk atau keluarga di Kairo yang membayangkan apakah mereka mampu membeli roti minggu ini.
Guncangan energi setengah abad terakhir mengajarkan kita sesuatu bahwa beban kemanusiaan terberat dengan segera menimpa mereka yang tak mampu menanggungnya. Selat Hormuz mungkin merupakan titik hambatan geopolitik, tetapi bagi ratusan juta orang, itu adalah sesuatu yang jauh lebih mendesak, yaitu koridor pangan, bahan bakar dan mata pencaharian. Memperlakukan krisis ini semata-mata sebagai masalah keamanan energi atau strategi militer bukan hanya tidak lengkap secara analitis, hal itu juga tidak tepat secara moral.