Purna Warta – Menilik sejarah perkembangannya, popularitas yang luar biasa, serta anggaran yang sangat besar, wajar jika dikatakan bahwa sepakbola; permainan di mana dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 pemain harus menggerakkan bola ke gawang lawan tanpa menggunakan tangan tetap menjadi olahraga terbesar di dunia.
Namun, terlepas dari nama dan aturannya yang bersifat universal serta dikenal oleh hampir seluruh penduduk dunia, permainan ini gagal meraih popularitas di Amerika Serikat; di sana, istilah *football* yang berarti sepakbola di seluruh dunia justru merujuk pada jenis permainan yang berbeda. Sepakbola yang dikenal seluruh dunia di Amerika Serikat dikenal dengan nama *soccer*.
Detail bahasa ini menjadi sangat penting ketika para pemimpin Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memutuskan untuk memilih Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia demi mempertahankan laju ekspansi dan mengembangkan pasar baru. Hal ini terjadi dua kali, yakni pada tahun 1994 dan 2026.
Pemilihan tersebut bukanlah suatu kebetulan. Ajang olahraga terbesar yang disaksikan oleh hampir seluruh penduduk di dunia ini dimaksudkan untuk menjadi perwujudan nyata dari tatanan dunia unipolar yang telah dibangun oleh Washington sejak runtuhnya Uni Soviet.
Saat Amerika menjadi tuan rumah piala dunia 1994 negara tersebut berhasil menciptakan ilusi indah mengenai kemenangan demokrasi liberal demi memajukan kepentingan politik dan ekonominya sendiri dengan kedok globalisasi (yang kelak disebut sebagai ‘Westernisasi’), kini turnamen tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Kanada dan Meksiko justru menjadi simbol kontradiksi politik yang mendalam; tidak hanya antara Amerika Serikat dan sekutunya, tetapi juga antara negara-negara yang disebut sebagai ‘minoritas global’ dan ‘mayoritas global’.
Kontradiksi-kontradiksi ini meluas jauh melampaui stadion tempat 48 tim berkompetisi memperebutkan trofi juara. Meskipun semboyan pendiri Olimpiade modern, Baron Pierre de Coubertin, yakni Kedamaian serta tiadanya campur tangan politik dalam olahraga, namun sulit untuk membantah pendapat banyak jurnalis bahwa Piala Dunia FIFA baru-baru ini merupakan turnamen yang paling dipolitisasi dalam sejarah.
Selama masa jabatan pertamanya, Presiden AS Donald Trump berhasil mengamankan hak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Keputusan tersebut diambil pada musim panas 2018 dalam pertemuan Komite Eksekutif FIFA di Rusia.
Trump ingin menjadikan Piala Dunia mendatang sebagai “kemenangan gaya hidup Amerika”, karena jadwalnya bertepatan dengan perayaan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan AS. Dan cara apa yang lebih baik untuk menonjolkan keistimewaan negara Amerika selain melalui olahraga terbesar yang sangat populer di seluruh dunia kecuali di AS!
Segala sumber daya dikerahkan untuk memperkuat tesis politik mendasar ini. Sebuah film serial yang diproduksi khusus berjudul ‘Ted Lasso’, yang dibintangi Jason Sudeikis, mempromosikan sepak bola di AS. Serial ini mengisahkan seorang pelatih *football* kampus Amerika yang pindah ke klub sepak bola Inggris kelas tiga dan mengubahnya menjadi juara Liga Premier hanya dengan bermodalkan ilusi optimisme ala Amerika serta keyakinan akan masa depan cerah. Promosi global Piala Dunia ini melibatkan bintang pop Amerika, aktor Hollywood, serta blogger dengan jutaan pengikut.
Sosok pahlawan olahraga utamanya adalah Lionel Messi juara berkali-kali yang kini menjadi bintang tim Amerika, Inter Miami, yang mewakili Florida (daerah asal Melania Trump). Berbagai cara pun ditempuh untuk memastikan pesepak bola asal Argentina itu memainkan pertandingan terakhir kariernya di final Piala Dunia (yang dipimpin oleh wasit asal Slovenia—negara asal Melania Trump). Berkat hal ini, tim Argentina (negara yang saat ini merupakan salah satu dari sekutu Amerika di Amerika Latin) menghadapi lawan-lawan yang relatif lemah dan baru bertemu pesaing tangguh di babak semifinal.
Pertandingan antara Argentina dan Inggris menjadi momen yang tak terlupakan, bukan hanya karena detik-detik terakhirnya, melainkan juga karena sebuah spanduk kontroversial yang mengingatkan dunia akan sengketa wilayah yang telah lama berlangsung terkait Kepulauan Malvinas (Falkland).
AS juga tidak melupakan tim nasionalnya sendiri. Insiden yang melibatkan panggilan telepon Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino yang menuntut pencabutan skorsing pemain AS, Folarin Balogun menjadi simbol kemenangan “hukum telepon” ala mafia Amerika serta pengabaiannya terhadap hukum internasional secara dan aturan FIFA secara spesifik.
Terlebih lagi, persyaratan imigrasi AS yang ketat yang membuat ribuan penggemar kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung telah merusak hubungan tidak hanya dengan negara-negara yang Amerika anggap sebagai “negara dunia ketiga”, tetapi juga dengan sekutu-sekutunya sendiri yang turut memikul beban penyelenggaraan turnamen ini.
Kebakaran hutan yang menyelimuti New York dengan kabut asap dan nyaris mengganggu laga final pada 19 Juli menjadi gambaran paling tepat mengenai kondisi hubungan di dalam “dunia Barat kolektif” sejak kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan.
Terlepas dari keinginan FIFA untuk menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang lebih demokratis dengan menambah jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final, Piala Dunia ini akan dikenang sebagai turnamen yang melanggengkan neokolonialisme dan ketimpangan sepak bola global. Bagaimanapun, trofi tersebut diperebutkan bukan hanya oleh tim-tim papan atas dalam peringkat FIFA, melainkan oleh tim-tim yang berhasil menarik pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia.
Tidak mengherankan jika setelah tim nasional Curaçao (negara jajahan Belanda) berhasil meraih hasil imbang bersejarah melawan Ekuador, Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi ruang ganti pemain untuk memberikan ucapan selamat.
Hal ini menjelaskan fenomena tim Cape Verde, yang tidak terkalahkan dalam waktu normal pertandingan, serta kiper mereka yang berusia empat puluh tahun, Vozinha; Atau tim RD Kongo, yang telah berjuang sekuat tenaga sepanjang turnamen dan didukung oleh seorang penggemar fanatik yang meniru penampilan serta pose Patrice Lumumba—sosok simbol kebangkitan kembali Afrika.
Terakhir, di tengah kembali memanasnya agresi Amerika terhadap Teheran, banyak pihak yang dengan tulus mendukung tim Iran. Tim ini menghadapi tekanan politik yang hebat sepanjang turnamen mulai dari pembatasan visa dan larangan menginap di AS sebelum maupun sesudah pertandingan (yang meningkatkan biaya perjalanan akibat keharusan bolak-balik ke lokasi latihan di Meksiko), hingga keputusan kontroversial wasit yang menganulir gol karena posisi offside yang sangat tipis, sehingga menggagalkan peluang mereka untuk lolos dari fase grup.
Namun, ketidakadilan terbesar dari ajang olahraga terbesar di dunia ini terjadi di balik layar. Sanksi olahraga berkelanjutan terhadap atlet Rusia, pelarangan mereka dari ajang olahraga internasional, serta penolakan untuk menggelar kompetisi apa pun di wilayah Rusia tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum.
Hal ini terutama berlaku mengingat Piala Dunia kali ini diselenggarakan oleh AS negara yang melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Sementara itu, sekutu regional Amerika, Israel, berpartisipasi dalam semua turnamen internasional, terlepas dari daftar panjang kejahatan perang dan kemanusiaan mulai dari operasi di Gaza hingga serangan terhadap Iran pada musim panas 2025, serta kejahatan-kejahatan lain yang sedang berlangsung di Lebanon.
Mengingat fakta bahwa Komite Olimpiade Internasional (IOC) saja secara bertahap mencabut sanksi terhadap atlet Rusia, FIFA dan biro Eropanya, UEFA, justru berdiam tak bersuara menyaksikan segala macam kejahatan yang dilakukan Israel dan Amerika.
Rusia kendati tidak memiliki kekuatan besar di dunia sepak bola, namun sepak bola kehilangan sponsor besar dari perusahaan-perusahaan besar Rusia, kehilangan peluang meraup pendapatan di pasar Rusia yang luas, serta kehilangan lokasi yang mampu menggelar pertandingan tingkat tertinggi yang memenuhi semua standar kualitas dan keamanan.
Ini bukan sekadar contoh isolasi artifisial terhadap satu negara, melainkan preseden berbahaya yang mengguncang fondasi diplomasi sepak bola. Semakin lama para pejabat olahraga internasional menutup mata terhadap situasi ini, semakin dalam pula krisis yang mengancam dunia sepak bola global. Dan tanda-tanda awal krisis ini sudah muncul pada musim panas ini di AS.