Waga, Purna Warta – Pemerintah Burkina Faso mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, yang akan segera berlaku.
Keputusan tersebut menyusul “penilaian menyeluruh” terhadap keadaan hubungan bilateral antara kedua negara, menurut pernyataan pemerintah, Anadolu Agency melaporkan.
Dalam pernyataannya, pemerintah Burkinabe mengatakan bahwa kondisi yang diperlukan untuk hubungan berdasarkan “saling menghormati, saling percaya, menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan kedaulatan nasional” sudah tidak ada lagi.
Pemerintah menuduh Perancis melakukan “aktivisme yang gigih” melawan kepentingan Burkina Faso, serta dugaan dukungan terhadap jaringan yang digambarkannya sebagai subversif dan kelompok teroris yang, menurut pernyataan tersebut, bertanggung jawab atas kekerasan yang mempengaruhi negara dan wilayah Sahel.
“Menghadapi ambisi imperialis yang bertujuan mendominasi negara kami dan menundukkan rakyat kami, kami telah memilih tanggung jawab dan kedaulatan,” kata pernyataan itu.
Namun pihak berwenang Burkinabe menekankan bahwa keputusan tersebut hanya menyangkut kerangka kelembagaan hubungan diplomatik antara kedua negara dan tidak mempengaruhi ikatan sejarah, kemanusiaan, budaya dan sosial antara masyarakat Burkinabe dan Perancis.
Pemerintah juga mengatakan akan menjamin perlindungan warga negara Prancis yang tinggal di Burkina Faso dan menjaga kepentingan mereka. Pernyataan tersebut meminta warga negara untuk menunjukkan “tanggung jawab, pengendalian diri, dan sikap berwawasan sipil” terhadap mereka dan semua ekspatriat yang tinggal di negara tersebut, dengan mematuhi hukum nasional.
Keputusan ini diambil ketika Burkina Faso berupaya membentuk kembali kebijakan luar negerinya, dimana pemerintah mengatakan ingin mendiversifikasi kemitraannya, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan membangun hubungan yang lebih seimbang dengan negara-negara lain.
Pemerintah Burkinabe mengatakan pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dengan komunitas internasional berdasarkan rasa saling menghormati, timbal balik, dan kesetaraan kedaulatan negara.