Purna Warta – Perwakilan Tinggi Uni Eropa (UE) untuk Urusan Luar Negeri Josep Borrell mengkritik rezim Al Khalifah yang berkuasa atas “kondisi mengerikan” hak asasi manusia di Bahrain. Pihaknya berjanji akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk memperbaiki keadaan.
Borrell, menanggapi surat yang dikirim oleh anggota Parlemen Eropa mengenai situasi hak asasi manusia yang mengerikan di kerajaan Teluk Persia, menunjuk kondisi aktivis Bahrain yang dipenjara yaitu Mohamed Ramadan dan Hussein Ali Moosa, yang telah dijatuhi hukuman mati karena tuduhan mengada-ada.
Kedua aktifis Bahrain itu dituduh melakukan aksi pemboman konvoi dan membunuh seorang petugas polisi di al-Deir, sebuah desa timur laut ibukota Manama, pada awal 2014.
Pejabat tinggi UE tersebut menegaskan kembali bahwa semua masalah terkait harus dibahas lagi selama dialog hak asasi manusia berikutnya yang dijadwalkan pada akhir musim gugur 2021.
Dia juga mencatat bahwa perwakilan UE menghadiri sesi pengadilan Ramadhan dan Moosa, yang berlangsung pada 8 Januari, menambahkan bahwa UE telah meminta Bahrain untuk membebaskan aktivis hak asasi manusia yang menderita kesehatan yang buruk.
Parlemen Bahrain menyetujui persidangan warga sipil di pengadilan militer pada 5 Maret 2017. Tindakan tersebut menuai kecaman luas dari badan dan aktivis hak asasi manusia, dan digambarkan sebagai penerapan darurat militer yang tidak diumumkan di seluruh negeri.
Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah menyetujui amandemen konstitusi pada 3 April tahun itu.
Kerajaan telah menghadapi protes anti-rezim selama sembilan tahun terakhir. Tuntutan utama adalah penggulingan rezim Al Khalifah dan pembentukan sistem yang adil dan konklusif yang mewakili semua warga negara Bahrain.
Rezim Manama, sebaliknya, telah mengabaikan seruan tersebut dan terus melanjutkan tindakan kerasnya.
Baca juga: ‘Program Nuklir Iran Adalah yang Paling Transparan di Antara Semua Anggota IAEA’