Rabat, Purna Warta – Asosiasi dan aktivis hukum di “Kelompok Kerja Nasional Maroko untuk Mendukung Perjuangan Bangsa Palestina” mengadakan pertemuan luar biasa setelah adanya pengumuman pemerintahannya untuk melakukan normalisasi rezim Zionis dan mengutuk tindakan ini.
Maroko beberapa hari yang lalu mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan kontak resmi dannormalisasi serta hubungan diplomatiknya dengan rezim Zionis secepat mungkin.
Menyusul pengumuman tersebut, asosiasi dan aktivis hukum di “Kelompok Kerja Nasional Maroko untuk Mendukung Bangsa Palestina” mengadakan pertemuan luar biasa dan mengambil sikap bersatu menentang keputusan tersebut.
Ahmed Wihman, kepala Observatorium Anti-Normalisasi Maroko, mengatakan kepada Al-Arabi Al-Jadeed bahwa kelompok kerja akan sangat menentang normalisasi hubungan apa pun dengan rezim Zionis.
Pejabat Maroko itu menekankan bahwa rezim Zionis adalah rezim yang “bersekongkol melawan integritas teritorial Maroko dan kohesi sosialnya dan mencoba untuk membaginya menjadi enam bagian.”
Wihman menyatakan bahwa masalah Sahara Barat tidak membutuhkan kehadiran Zionis untuk menentukan keberadaanya sebagai bagian dari Maroko; Oleh karena itu, “pembenaran normalisasi melalui masalah sahara barat adalah skandal dan tidak dapat diterima. Hal ini sama saja menyerah pada pihak pemeras.”
Khalid al-Bakri, seorang aktivis hukum Maroko, mengatakan: “Jika pembukaan kembali kantor penghubung Israel-Maroko adalah biaya yang dibayar Maghrib untuk pengakuan Donald Trump atas pemerintahan Maroko di sahara barat, maka sama saja itu sebagai sebuah tebusan dan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan diplomatic sedikitpun “.
Al-Bakri mempertanyakan apakah kantor penghubung antara Maghrib dan rezim Zionis akan ditutup jika pemerintah Joe Biden tidak mengakui kekuasaan Maroko di sahara barat.
Presiden AS Donald Trump menulis di akun Twitter-nya pada Kamis malam bahwa Maroko telah mengumumkan kesiapannya untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Presiden AS menulis dalam tweet lain bahwa dia mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.
Menyusul pengumuman kesepakatan kompromi Maroko dengan rezim Zionis, Raja Maroko berbicara dengan kepala Otoritas Palestina melalui telepon tadi malam untuk membenarkan pengkhianatannya terhadap perjuangan Palestina.
Kantor Raja Maroko mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Dalam panggilan telepon dengan Mahmoud Abbas, Mohammed VI menekankan sikapnya terhadap masalah Palestina dan dukungan negaranya untuk solusi masalah Palestina. “Menurutnya, Israel dan Palestina harus hidup bersama dalam perdamaian dan keamanan.”
Maghrib adalah negara Arab keenam yang menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis, setelah Yordania, Mesir, UEA, Bahrain dan Sudan. UEA, Bahrain dan Sudan telah menormalisasi hubungan dengan rezim Israel dalam beberapa bulan terakhir melalui mediasi AS.
Baca juga: UEA Resmikan Vaksin Covid-19 Tiongkok