Purna Warta – Keengganan AS untuk membalas serangan ketika pangkalan militer ilegal mereka di Irak dan Suriah diserang, pertama-tama merupakan hal yang memalukan bagi Washington dan kedua, merupakan awal dari penarikan penuh pasukan Amerika dari Irak dalam waktu yang tidak lama lagi.
Setelah lebih dari 60 serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan kehancuran luas, Pentagon akhirnya meresponsnya pada minggu lalu.
Baca Juga : Iran: IAEA Bertanggung Jawab atas Kemungkinan Ancaman Nuklir Rezim Israel di Gaza
Para pejabat di Washington mengatakan pendudukan militer AS mengerahkan pesawat tempur AC-130, untuk pertama kalinya, untuk menangkis serangan terhadap pangkalan militer Ain al-Asad, yang terletak di provinsi Anbar, Irak barat.
Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas operasi terbarunya yang menargetkan pasukan AS yang ditempatkan di pangkalan tersebut.
Serangan itu diyakini mematikan, sehingga memaksa Komando Pusat AS untuk pertama kalinya memerintahkan respons militer yang cepat.
Pejabat AS yang dikutip oleh outlet berita Amerika mengatakan bahwa serangan itu menyebabkan cedera dan kerusakan pada infrastruktur.
Bertentangan dengan klaim media Barat, sumber informasi militer mengatakan tentara Amerika yang terluka belum kembali bertugas.
Sebuah postingan di media sosial yang terkait dengan Perlawanan Islam di Irak menerbitkan pernyataan yang berbunyi:
“Sebagai respons terhadap kejahatan yang dilakukan musuh terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Perlawanan Islam di Irak menargetkan basis pendudukan Amerika di Ain al-Asad, Irak Barat dan pangkalan pendudukan Amerika di al-Shaddadi di selatan pedesaan al-Hasakah, Suriah timur.”
Operasi itu dilakukan dengan “senjata yang diperlukan dan kedua pangkalan diserang dengan serangan langsung” tambah pernyataan itu.
Untuk pertama kalinya, kelompok perlawanan Irak menggunakan rudal balistik untuk menyerang pangkalan tersebut. Serangan jarak dekat namun berbahaya.
Dalam eskalasi lainnya, militer AS menyerang tiga lokasi di daerah Jurf al-Nasr, selatan Bagdad, menewaskan delapan anggota Kataeb Hezbollah, yang juga dikenal sebagai brigade Hizbullah Irak.
Baca Juga : Yaman Siap Lanjutkan Operasi Militer Lawan Israel
Kataeb Hizbullah berduka atas kemartiran anggotanya dan memperingatkan Amerika bahwa respons yang lebih kuat menanti mereka.
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani juga mengutuk serangan AS di wilayah Irak sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah.
Sejak kampanye genosida Israel di Gaza meletus pada tanggal 7 Oktober, setidaknya telah terjadi 60 serangan drone dan rudal terhadap pangkalan militer AS di Irak dan Suriah, yang menyebabkan cedera, keterkejutan dan ketakutan di kalangan pasukan AS.
Gerakan perlawanan Irak dan pemimpin partai politik mengecam AS karena terlibat dalam genosida di Gaza dan secara terbuka menyatakan niat mereka untuk menyerang dan menghancurkan aset ilegal Amerika di Irak.
Beberapa hari setelah serangan gencar Israel di Gaza, yang sebagian besar menargetkan perempuan dan anak-anak, pemimpin Organisasi Badr Irak, Hadi al-Ameri, seorang politisi veteran dan komandan militer Irak memperingatkan bahwa “sudah waktunya bagi koalisi internasional (yang sebagian besar adalah koalisi internasional pasukan AS) untuk meninggalkan Irak.”
“Setelah masa tenang, pasukan Amerika di pangkalan Ain al-Assad dan Harir menjadi sasaran faksi perlawanan Islam di Irak, yang merupakan reaksi alami terhadap bias Amerika dan beberapa negara Eropa terhadap entitas Zionis yang mengambil alih kekuasaan,” dia mencatat.
Masa tenang yang dimaksud al-Ameri adalah kesepakatan informal antara pemerintah Irak dan faksi perlawanan, yang secara kolektif dikenal sebagai Unit Mobilisasi Populer (PMU), untuk memungkinkan diplomasi perlawanan untuk mengusir pasukan pendudukan.
Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengatakan melalui negosiasi dengan pihak Amerika, pemerintahan berturut-turut telah berhasil mengurangi jumlah tentara Amerika hingga setengahnya.
Baca Juga : Kantor Kemanusiaan PBB Peringatkan Kekurangan Pasokan Kemanusiaan di Gaza
Pemerintahan Joe Biden sekarang berada dalam posisi yang sangat sulit.
Masa tenang telah berakhir.
PMU telah berjanji untuk mendukung gerakan perlawanan Palestina Hamas dan rakyat Gaza dalam perjuangan mereka melawan pendudukan Israel yang didukung AS.
Ketika jumlah korban tewas di Gaza melonjak mendekati 15.000, serangan terhadap pangkalan AS juga meningkat.
Setelah gencatan senjata sementara selama empat hari antara Hamas dan rezim Israel, yang diperpanjang dua hari berikutnya, tidak ada serangan terhadap pangkalan AS.
Namun jika rezim tersebut melanjutkan kampanye pengeboman kejinya di Gaza, serangan terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah juga kemungkinan akan kembali terjadi, dan kali ini, dengan cara yang lebih dahsyat.
Biden menyadari sepenuhnya bahwa Kerangka Koordinasi kini menguasai mayoritas kursi di parlemen Irak. Aliansi ini mencakup anggota sayap politik PMU, seperti Organisasi Badr yang dipimpin oleh al-Ameri atau Asa’ib Ahl al-Haq yang dipimpin oleh Qais al-Khazali.
Faksi perlawanan bersenjata mereka memaksa Presiden AS saat itu Barack Obama untuk menarik pasukan Amerika dari Irak pada tahun 2011 setelah mereka menimbulkan puluhan ribu korban jiwa di kalangan personel militer AS.
Kelompok perlawanan Irak lainnya, seperti Kataib Hezbollah atau Harakat al-Nujaba, meskipun tidak memiliki kursi di parlemen negara tersebut, memiliki sentimen anti-Amerika yang sama dengan Kerangka Koordinasi.
Meskipun Pentagon mengklaim pasukannya di Irak memainkan peran sebagai penasihat dalam perang melawan kelompok teroris Daesh, namun telah berkali-kali terbukti bahwa hal tersebut hanya sekedar cuci mata.
AS diketahui mendukung sel-sel tidur Daesh dan menggunakan kelompok teror tersebut sebagai dalih untuk menduduki Irak lagi pada tahun 2014.
Di antara pangkalan militer ilegal AS di Irak, ada tiga yang menonjol.
Baca Juga : PBB: Meski Sedang Gencatan Senjata, Israel Tetap Melanjutkan Pembantaian
Kedutaan Besar AS
Kompleks luar biasa luas yang terletak di Zona Hijau Bagdad ini sama sekali bukan misi diplomatik asing.
Ribuan personel militer Amerika menggunakan ruang “diplomatik” sebagai basis untuk merencanakan dan melakukan kegiatan spionase terhadap Irak dan negara-negara regional lainnya.
Pangkalan Ain Al-Assad
Sebuah pangkalan udara militer besar di dekat perbatasan dengan Suriah, yang diratakan Iran setelah pembunuhan AS terhadap komandan tinggi anti-teror Iran, Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan wakil komandan PMU, Abu Mehdi al-Muhandis di Bagdad, Januari 2020.
Hal ini digunakan oleh AS untuk menginstruksikan proksinya sel-sel teror Daesh untuk mengacaukan Irak dan Suriah. Tujuan lainnya adalah untuk menyebarkan hasutan antara populasi Sunni dan Syiah Irak.
Lokasinya, di provinsi Sunni terbesar di Anbar dan ibu kota provinsi Ramadi, sangat cocok untuk tujuan jahat ini.
Tidak ada satu pun pangkalan militer AS di provinsi-provinsi Irak yang sebagian besar penduduknya berpenduduk Syiah.
Pangkalan Udara Al-Harir
Sejalan dengan upaya AS untuk mengacaukan stabilitas Irak dan negara tetangga Iran, pangkalan udara al-Harir di provinsi Erbil, Kurdi utara, sebagian besar digunakan sebagai pangkalan operasi anti-Iran.
Teroris Kurdi telah mengizinkan mata-mata Israel beroperasi di utara dan membantu mereka dalam melanggar integritas wilayah Iran.
Al-Harir adalah tempat di mana beberapa operasi antara Amerika, teroris Kurdi dan agen-agen Israel direncanakan.
Baca Juga : Polling: Mayoritas Warga AS Dukung Gencatan Senjata di Gaza dan Ukraina
Ini adalah pangkalan militer utama yang diandalkan Komando Pusat AS untuk saat ini.
Pemerintahan Biden mendapat janji dari Perdana Menteri al-Sudani untuk menjamin keselamatan pasukan Amerika di Irak.
Janji ini, atau orang Irak menyebutnya sebagai beban, diberikan kepada al-Sudani dari pendahulunya, yang dianggap sebagai Perdana Menteri yang lebih lemah, Mustafa al-Kadhimi.
Kerangka Koordinasi dan PMU, yang merupakan bagian integral dari angkatan bersenjata Irak (baik mereka memiliki perwakilan di parlemen atau tidak), kini telah membatalkan kesepakatan informal untuk tidak menyerang pangkalan-pangkalan ilegal AS.
Jika tentara Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, perlawanan Irak akan melakukan hal yang sama terhadap pangkalan Amerika di wilayah tersebut, dengan melibatkan faksi perlawanan PMU yang lebih kuat.
Perdana Menteri Irak sadar bahwa jika bukan karena PMU dan perjuangannya yang berani melawan teroris Daesh untuk membebaskan negaranya, maka tidak akan ada pemerintahan Irak saat ini.
PMU mempunyai mandat hukum untuk melakukan hal tersebut, yang sepenuhnya disadari oleh Washington dan karena alasan ini, mereka berusaha menahan diri untuk tidak menargetkan PMU agar tidak menarik diri dari Irak.
Menyusul pembunuhan Jenderal Soleimani dan Abu Mehdi al-Muhandis oleh AS di sekitar Bandara Internasional Baghdad, beberapa tindakan diambil.
Parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui pengusiran pasukan AS dan, menurut resolusi tersebut, menganggap kehadiran mereka di wilayah Irak sebagai suatu pendudukan.
Meskipun RUU tersebut tidak mengikat, namun secara otomatis menjadi demikian ketika Perdana Menteri Irak saat itu, Adil Abdul-Mehdi, mengesahkannya menjadi undang-undang.
Baca Juga : Iran Puji Dukungan Yaman terhadap Palestina di Tengah Agresi Brutal Israel
Ada juga satu juta orang yang melakukan demonstrasi di Bagdad untuk menyerukan pengusiran pasukan AS. Tulisannya terpampang di dinding: Semua lapisan masyarakat Irak ingin Amerika keluar.
Apa yang terjadi selanjutnya dikenal sebagai gerakan Tishreen.
Kerusuhan yang disertai kekerasan selama berbulan-bulan dan pembakaran kantor-kantor PMU serta pembunuhan para anggotanya, merupakan sebuah peristiwa yang kini telah banyak didokumentasikan sebagai rencana yang didukung AS untuk membuat sebagian masyarakat Irak menentang PMU.
Hal ini juga menyebabkan pengunduran diri Adul Abdul-Mehdi, yang menghadiri upacara pemakaman Jenderal Soleimani dan Abu Mehdi al-Muhandis.
Pentagon memandang pangkalannya di Irak sebagai perluasan hegemoninya di Asia Barat.
Serangan yang sedang berlangsung terhadap pangkalan militernya terbukti memusingkan Washington. Dengan lebih dari 60 operasi di Irak dan Suriah dalam waktu kurang dari tujuh minggu, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang balik.
Mereka lebih memilih mempertahankan pangkalan angkatan laut, udara dan darat yang lebih besar yang tersebar di Teluk Persia, dibandingkan diserang setiap hari di Irak dan Suriah tanpa memiliki kekuatan dan sumber daya untuk merespons.
Sebelum menyerang Irak, CENTCOM hanya mengizinkan tiga serangan di wilayah Suriah, karena mereka sadar bahwa mereka tidak mampu meningkatkan perlawanan Irak.
The Washington Post mengutip para pejabat AS di Departemen Pertahanan AS yang sangat frustrasi dengan apa yang mereka anggap sebagai “strategi yang tidak koheren” dalam menangani dan gagal mencegah serangan tersebut.
“Tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang kami coba cegah,” kata seorang pejabat. “Ini jelas tidak berhasil.”
Semua ini memperjelas satu hal: Jika perang Israel di Gaza meningkat, pangkalan darat AS di Irak akan lenyap, begitu pula kedutaan besar Amerika di ibu kota Irak, Bagdad.
Wesam Bahrani adalah seorang jurnalis dan komentator Irak.
Oleh Wesam Bahrani