Wina, Purna Warta – Utusan Rusia untuk organisasi internasional di Wina mengatakan langkah Iran untuk mengurangi komitmen JCPOA adalah hasil dari sanksi tekanan maksimum pemerintah AS terhadap Republik Islam.
Mikhail Ulyanov, perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di ibukota Austria, Wina, mengatakan bahwa langkah Iran untuk mengurangi kewajibannya adalah hasil dari kebijakan sanksi tekanan maksimum pemerintah AS terhadap Republik Islam Iran.
Dalam sebuah pesan yang diposting di halaman Twitter-nya, dia menulis sebagai tanggapan atas catatan dari media Saudi, ArabNews, yang mengklaim bahwa ada kemungkinan Iran akan berkembang jika sanksi AS dilonggarkan, bahwa “Ada sejumlah besar penentang JCPOA yang benar-benar mereka tidak dapat menawarkan jalan alternatif yang layak untuk merevitalisasi masalah ini.”
“Kelanjutan kebijakan tekanan maksimum telah menyebabkan pengembangan program nuklir Iran di luar batas ketetapan IAEA dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Persia,” lanjut Ulyanov yang mengkritik kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Republik Islam Iran.
Pemerintahan Trump menarik diri dari JCPOA secara sepihak pada Mei 2018, terlepas dari ketaatan Iran pada kesepakatan nuklir, dan sejak itu pihak AS memberlakukan sanksi ekstensif dengan harapan memaksa Iran untuk setuju dalam melakukan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat. Republik Islam Iran sebelumnya telah melakukan aturan kesepakatan JCPOA, tetapi kebijakan tekanan maksimum AS ini tidak hanya menyebabkan JCPOA mengalami kegagalan, tetapi Teheran telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir begitu juga memudarnya komitmen Uni Eropa terhadap JCPOA itu sendiri.
Anggota JCPOA, termasuk China dan Rusia, telah berulang kali menekankan bahwa kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran adalah akar penyebab ketegangan yang sedang berlangsung atas program nuklir Iran.
Pejabat di pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan bahwa mereka berniat untuk mengembalikan Amerika Serikat ke dalam kesepakatan nuklir JCPOA. Namun, pemerintahan AS yang baru belum menentukan mekanismenya untuk kembali pada kesepakatan nuklir tersebut.
Republik Islam Iran telah menyatakan bahwa, mengingat Washington telah menjadi pihak yang melanggar perjanjian JCPOA maka Teheran berhak melakukan pengurangan kewajiban terhadap JCPOA sebagai tanggapan atas tindakan ilegal Amerika Serikat tersebut, langkah apa pun akan diambil oleh Teheran setelah sanksi AS ini dicabut.
Menurut Fars, rapat kedua Komisi Gabungan JCPOA yang gelar di Wina pada Selasa 6 April lalu dan dilanjutkan pada Jumat (9 April) dan berakhir setelah sekitar satu setengah jam pertemuan. Agenda pertemuan yang paling penting adalah mempresentasikan laporan konsultasi teknis yang diadakan dalam pertemuan kelompok ahli masalah pencabutan sanksi dan pengayaan nuklir Iran.
Iran telah menekankan bahwa mereka tidak akan melakukan pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan Amerika Serikat selama putaran pembicaraan ini, dan Iran untuk sementara menolak solusi pengembalian ke kesepakatan JCPOA tanpa pencabutan semua sanksi AS.