New, York, Purna Warta – Utusan Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani membuat pernyataan dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan badan dunia (DK PBB) pada hari Kamis (20/10).
Utusan itu menyerahkan surat itu setelah Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya menulis kepada Guterres dan anggota Dewan Keamanan, dan menuduh bahwa Republik Islam Iran telah melanggar Resolusi 2231 DK PBB dengan diduga telah mentransfer kendaraan udara tak berawak ke Rusia, yang sedang melakukan operasi militer di bekas -Republik Soviet tersebut.
Menanggapi tuduhan Kiev, Iravani mencatat bahwa pembatasan yang disebutkan dalam Lampiran B resolusi DK PBB telah berakhir pada Oktober 2020. “Sejak itu, tidak ada tindakan Iran terhadap penyediaan, penjualan atau transfer senjata atau materi terkait ke negara lain yang tunduk pada resolusi tersebut,” tambahnya.
Iravani juga mengutuk klaim terakhir pejabat Ukraina itu sebagai “interpretasi yang salah dan sewenang-wenang dari resolusi tersebut.
Republik Islam Iran “tidak menyediakan, atau bermaksud untuk menyediakan kepada pihak asing mana pun dengan barang, bahan, peralatan, komoditas, dan teknologi yang berkontribusi pada pengembangan senjata nuklir.”
Oleh karena itu, undangan Ukraina para pakar PBB untuk memeriksa apa yang disebut sebagai pelanggaran Iran terhadap Resolusi 2231 adalah “kurang dalam semua landasan hukum dalam kerangka Resolusi 2231,” tegas pejabat Iran itu.
Pejabat itu meminta Sekjen PBB untuk mencegah penyalahgunaan resolusi terkait dengan perang di Ukraina.
Dia akhirnya meminta badan dunia untuk menghadapi tuduhan anti-Iran yang tidak berdasar tersebut.