Moskow, Purna Warta – Utusan Rusia dalam masalah sanksi mengatakan bahwa pencabutan sanksi adalah keinginan dan tuntutan wajar dari Iran.
Perwakilan Rusia dalam pembicaraan masalah pencabutan sanksi pada Sabtu malam (13/11 menyatakan bahwa pencabutan sanksi merupakan permintaan wajar dari Iran.
“Wajar saja jika tuntutan pertama Iran dalam pembicaraan itu adalah masalah pencabutan sanksi,” tegas Mikail Ulyanov, perwakilan Rusia dalam masalah pembicaraan sanksi.
Baca Juga : Suku-Suku Ma’rib Gabung Perlawanan Yaman
“Rusia menginginkan ide yang sama,” tulis Ulyanov dalam tweet lain sebagai tanggapan atas tweet menteri luar negeri Iran yang mengatakan bahwa kesepakatan mungkin akan dicapai dalam jangka pendek jika pihak-pihak dalam pembicaraan Wina serius menyelesaikan permasalahan sanksi.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan dalam pidato hari Jumat (12/11) bahwa Moskow akan menyerukan implementasi penuh dari kesepakatan nuklir dan pencabutan sanksi terhadap Iran pada pertemuan 29 November mendatang.
Iran dan P4+1 (Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan China) dijadwalkan akan bertemu di Wina pada tanggal 28 Desember. Ali Bagheri, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran telah berulang kali menekankan bahwa tujuan utama dari pembicaraan mendatang di Wina adalah pembahasan masalah pencabutan sanksi ilegal yang dikenakan pada rakyat Iran.
Menteri Luar Negeri Husein Amir Abdullahian juga menulis dalam pesan Instagram: “Kami tidak ingin berjalan di tempat pada sisa-sisa pembicaraan sebelumnya yang merugikan. Jika pihak lain memasuki Wina dengan pendekatan yang serius dan positif, maka akan sangat mungkin untuk mencapai kesepakatan yang baik dalam jangka pendek.”
Baca Juga : Bagheri: Masalah Utama Pembicaraan Adalah Konsekuensi Penarikan AS Dari JCPOA Bukan Nuklir
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa pihaknya berencana membuka jalan bagi negaranya untuk kembali pada kesepakatan nuklir JCPOA melalui pembicaraan yang sedang berlangsung di ibu kota Austria, Wina. Salah satu tema perdebatan dalam negosiasi adalah desakan AS untuk mempertahankan beberapa sanksi yang dijatuhkan kepada Iran oleh mantan Presiden AS Donald Trump setelah ia meninggalkan kesepakatan JCPOA secara sepihak. Adapun pemerintahan Biden telah menyatakan bahwa ia tidak dapat menjamin pemerintahan AS berikutnya tidak akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.
Republik Islam Iran telah menekankan bahwa mengingat Amerika Serikat telah menjadi pihak yang keluar dari perjanjian JCPOA, maka Washingtonlah yang seharusnya kembali terlebih dahulu pada kesepakatan tersebut, yakni dengan mencabut sanksi dan verifikasi pemenuhan kewajiban AS pada kesepakatan. Teheran, tentu saja, telah menekankan bahwa pihaknya tidak terburu-buru untuk membuat Amerika Serikat kembali pada kesepakatan.
Terlepas dari pengakuan Badan Energi Atom Internasional tentang kepatuhan Iran terhadap semua kewajibannya, pemerintah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada Mei 2018.
Baca Juga : Resolusi PBB Kecam dan Meminta Zionis Untuk Menghentikan Pemukiman
Satu tahun setelah penarikan AS dari kesepakatan JCPOA, Republik Islam Iran memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara Eropa yang berjanji akan melakukan kompensasi dampak penarikan Washington dari perjanjian.
Satu tahun setelah penarikan AS dari JCPOA, Teheran mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi kewajibannya di bawah peraturan JCPOA dalam beberapa langkah, mengingat negara-negara Eropa pun belum memenuhi janji mereka. Pengurangan kewajiban Iran terjadi di bawah ketentuan perjanjian nuklir JCPOA.
Republik Islam Iran, setelah mengambil 5 langkah untuk mengurangi komitmennya, akhirnya mengumumkan pada 5 Januari 2020 bahwa mereka tidak lagi menghadapi kendala operasional (termasuk kapasitas pengayaan, persentase pengayaan, jumlah bahan yang diperkaya, dan penelitian dan pengembangan). Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis dalam beberapa tahun terakhir menuduh Iran sedang mengejar pengayaan nuklir dengan tujuan militer. Iran membantah keras tuduhan tersebut.
Baca Juga : Sayyid Hasan Nasrullah: Arab Saudi Cari Alasan Buat Krisis di Lebanon
Iran menekankan bahwa sebagai pelaku penandatanganan Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dan anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), ia memiliki hak untuk memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai.