Manama, Purna Warta – Majelis parlemen Bahrain mengatakan negara tersebut telah menghentikan hubungan ekonomi dengan rezim Israel atas perang yang sedang berlangsung di Tel Aviv melawan Jalur Gaza yang telah memakan korban ribuan warga Palestina.
Baca Juga : Angelina Jolie Kecam Maraknya Berita Hoax Mengenai Krisis Gaza
“Hubungan ekonomi Bahrain dengan Israel telah terhenti,” kata pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis (2/11).
Majelis juga “mengkonfirmasi bahwa duta besar Israel untuk Kerajaan Bahrain telah meninggalkan Bahrain, dan Kerajaan Bahrain memutuskan untuk mengembalikan duta besar Bahrain dari Israel ke negara tersebut,” katanya.
Langkah tersebut “untuk mendukung perjuangan Palestina dan hak-hak sah rakyat Palestina,” bunyi pernyataan itu.
Abdulnabi Salman, wakil ketua pertama badan legislatif Bahrain, membenarkan keputusan tersebut kepada AFP, dengan mengatakan “konflik yang sedang berlangsung di Gaza tidak bisa ditoleransi dengan diam.”
Baca Juga : Pertama Kalinya, Iran Pimpin Forum Sosial Dewan HAM PBB
Pusat Komunikasi Nasional Bahrain, yang merupakan cabang media pemerintah, mengatakan “prioritas pada tahap ini harus difokuskan pada perlindungan nyawa warga sipil” di wilayah Palestina yang terkepung.
Perang brutal yang dilancarkan rezim Israel terhadap wilayah pesisir sejak 7 Oktober, sejauh ini telah memakan korban jiwa hampir 9.061 orang, termasuk 3.700 anak-anak dan lebih dari 2.300 perempuan.
Rezim melancarkan perang setelah kelompok perlawanan Gaza melakukan Operasi Badai al-Aqsa, operasi terbesar mereka melawan entitas pendudukan selama bertahun-tahun.
Bahrain dan rezim tersebut menjalin hubungan diplomatik pada tahun 2020 sebagai bagian dari Abraham Accords yang ditengahi Amerika Serikat.
Baca Juga : Hizbullah Serang Beberapa Posisi Israel dengan Rudal dan Drone
Pada tahun 2021, kelompok oposisi utama Bahrain, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, mengecam normalisasi hubungan Manama dengan Israel sebagai “sebuah kejahatan,” dan menekankan bahwa kebijakan rezim Al Khalifah yang berkuasa tidak sesuai dengan keinginan negara Bahrain.
Negara ini telah menyaksikan banyak protes sejak pemulihan hubungan, dan mengutuk detente tersebut sebagai sebuah contoh “pengkhianatan.”