Tehran, Purna Warta – Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran mengumumkan bahwa Tehran telah memberlakukan larangan impor mobil Prancis karena sikap Paris terhadap perkembangan terakhir di negara Iran, di lain hal Iran tidak membiarkan negara Eropa melakukan tekanan pada industri dan pasar mobil Iran dengan menggunakan embargo.
“Mengingat perilaku Prancis yang tidak profesional dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak akan lagi mengizinkan pendaftaran pesanan dan mengimpor produk Renault, Peugeot, Citroen, dan produsen mobil Prancis lainnya,” kata juru bicara kementerian Omid Qalibaf, Jumat (18/11).
Dia menambahkan belum ada izin yang dikeluarkan baru-baru ini untuk impor mobil dari Prancis, dan menekankan bahwa fokus industri mobil Iran sekarang hanya pada produk non-Prancis, terutama dari Jepang, Cina dan beberapa negara Eropa.
Baca Juga : Ulama Sunni Iran : Membakar Properti Milik Orang Bukanlah Demokrasi
Keputusan itu dibuat karena ketegangan antara Teheran dan Paris telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir setelah baru-baru ini di Iran atas kematian seorang wanita Iran berusia 22 tahun.
Prancis telah menjadi salah satu negara Eropa yang telah ikut campur dengan memberikan pernyataan yang tidak beralasan seperti “tindakan keras terhadap protes”, Bersama dengan Uni Eropa dan juga memberlakukan banyak sanksi terhadap pejabat dan entitas Iran.
Jumat lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan dengan sejumlah individu anti-Tehran, termasuk Masih Alinejad, di Elysée. Dalam pertemuan itu, presiden Prancis menggambarkan kerusuhan baru-baru ini di Iran sebagai “revolusi”.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kana’ani telah mengutuk langkah Paris, dan memperingatkan bahwa langkah itu pasti akan tetap diingat oleh bangsa Iran.
“Mengejutkan bahwa presiden sebuah negara yang mengaku pendukung kebebasan, menurunkan levelnya dan bertemu dengan pion-pion yang dibenci masyarakat suatu negara, dalam beberapa bulan terakhir, jelas-jelas berusaha menyebarkan kebencian, kekerasan, dan tindakan teroris di Republik Islam Iran dan juga terhadap misi diplomatiknya serta diplomat Republik Islam Iran di luar negeri,” kata Kana’ani pada hari Minggu.
Baca Juga : Sayyid Ali Khamenei: Kemajuan dan Kemakmuran Iran Tak Tertahankan Bagi Kekuatan Arogan
Diplomat itu menyebut pernyataan yang dikutip dari Macron bahwa dia mendukung apa yang disebut revolusi, yang dipimpin oleh orang-orang ini, sebagai “penyesalan” dan “penyebab rasa malu”.
Juru bicara itu menambahkan pertemuan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap tanggung jawab internasional Prancis dalam memerangi terorisme dan kekerasan, dan dianggap sebagai promosi dari fenomena ganas ini.
Dia menekankan bahwa tindakan anti-Tehran seperti itu tidak diragukan lagi akan disimpan dalam ingatan bangsa Iran yang besar, yang sangat menyadari pendekatan selektif dari beberapa pemimpin Eropa, yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Protes meletus di beberapa kerusuhan di Iran atas kematian Mahsa Amini, yang pingsan di kantor polisi pada pertengahan September dan beberapa hari kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Demonstrasi segera berubah menjadi kekerasan.
Para pejabat Iran menyalahkan negara-negara Barat karena mengatur kerusuhan untuk mengacaukan negara.
Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengecam keras kerusuhan mematikan itu, dengan mengatakan bahwa kerusuhan itu diatur sebelumnya oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.
Baca Juga : Pasukan Keamanan Bongkar Tim Teror di Barat Laut Iran
“Saya menyatakan dengan jelas bahwa perkembangan ini direncanakan oleh Amerika, rezim Zionis dan pembantunya. Masalah utama mereka adalah dengan Iran yang kuat dan mandiri serta kemajuan negara. Bangsa Iran terbukti cukup kuat selama peristiwa baru-baru ini dan akan dengan berani tampil di mana pun diperlukan di masa depan, ”tambahnya.
Para pejabat Iran menyalahkan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Barat karena ikut campur dalam urusan internal Iran atas kematian Mahsa. Mereka memperingatkan AS dan sekutunya mengenai “oportunisme dan instrumentalisasi masalah hak asasi manusia” dengan menyalahgunakan insiden tersebut.
Teheran mengingatkan bahwa negara-negara, yang dengan sendirinya menarik “sejarah panjang penghasutan perang dan kekerasan” di seluruh dunia, tidak memiliki legitimasi yang dapat memberi wewenang kepada mereka untuk “memoralisasikan orang lain” mengenai hak asasi manusia.