Damaskus, Purna Warta – Dengan mengecam pembunuhan Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Hamas di Teheran oleh rezim Zionis Israel, Kementerian Luar Negeri Suriah memperingatkan bahwa ketegangan dan konflik di kawasan akan meningkat seiring dengan terus berlanjutnya pelanggaran hukum internasional oleh rezim Zionis Israel.
Baca juga: Jaksa Agung Iran Perintahkan Penyelidikan Cepat atas Pembunuhan Haniyeh
Menurut Kantor Berita Suriah (SANA), dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri negara tersebut menganggap agresi terbuka Zionis Israel ini sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Islam Iran, yang merupakan pelanggaran hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Suriah menambahkan: “Rezim Zionis Israel terus mengabaikan hukum internasional, tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dan mengabaikan permintaan sebagian besar negara di dunia untuk menghentikan perang genosida [terhadap penduduk Gaza], hal ini akan menyeret seluruh kawasan ke dalam konflik.”
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk kejahatan baru rezim Zionis Israel dengan melakukan serangan teroris di Teheran, yang berujung pada syahidnya Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Hamas.
Dan sambil mendukung Republik Islam Iran, Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan solidaritasnya dan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Palestina yang resisten dan stabil.
Suriah sekali lagi mengumumkan dukungannya yang tiada henti kepada rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak sah mereka dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Al-Quds Al-Syarif sebagai ibu kotanya.
Baca juga: Iran Desak Aksi Global Tindak Israel atas Pembunuhan Haniyeh
Humas umum Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan dalam pengumuman dini hari ini: “Tuan Dr. Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Hamas dan salah satu pengawalnya menjadi martir di Teheran karena tempat tinggal mereka menjadi sasaran. Penyebab dan dimensi insiden ini sedang diselidiki dan hasilnya akan diumumkan kemudian.”
Menyusul pembunuhan pengecut ini, pemerintah, pemimpin dan pejabat, kelompok perlawanan, organisasi dan lembaga sipil serta berbagai tokoh politik dan agama di seluruh dunia mengutuk tindakan tersebut.