Damaskus, Purna Warta – Damaskus mengecam Perancis atas seruannya agar Presiden Suriah Bashar al-Assad diadili, dan menggambarkannya sebagai “histeria” yang terisolasi dan terpisah.
Kementerian luar negeri Suriah pada hari Selasa mengutip peningkatan posisi internasional negara Arab itu sebagai bukti ketidaksetujuan atas keinginan Perancis untuk mengadili Assad.
Baca Juga : Pembebasan Khorramshahr: Tampilan Teladan Kepahlawanan Iran Dan Persatuan
Ditanya dalam wawancara televisi pada hari Selasa apakah dia ingin pemimpin Suriah diadili, Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna mengatakan, “Jawabannya adalah ya”.
Kementerian luar negeri Suriah bereaksi terhadap komentar diplomat tinggi Prancis itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (24/5).
“Kami baru-baru ini mengikuti histeria dan posisi diplomasi Perancis yang terisolasi dan terpisah, yang telah kehilangan akal sehatnya setelah keputusan bersejarah KTT Arab di kerajaan Arab Saudi ketika menyangkut Suriah,” bunyi pernyataan itu.
“Diplomasi Perancis harus meninjau posisinya,” tambah kementerian itu, juga menganggap Perancis berusaha “mengembalikan warisan era kolonial”.
Pernyataan Colonna datang meskipun ada gelombang pemulihan hubungan yang berkelanjutan antara banyak negara regional dan Suriah.
Negara-negara tersebut telah memutuskan hubungan mereka dengan Damaskus tepat setelah letusan momok yang sangat mematikan dan merusak dari militansi dan terorisme yang didukung asing di seluruh negara Arab pada tahun 2011.
Namun, selama beberapa tahun terakhir, banyak negara yang sama mulai melanjutkan hubungan diplomatik setelah Suriah mengambil langkah besar dalam memadamkan kekerasan yang didukung asing berkat ketahanannya sendiri serta dukungan dari sekutunya, Iran dan Rusia.
Baca Juga : Analis: Iran-Indonesia Tunjukkan Semangat Kemerdekaan
Tawaran diplomatik dimahkotai awal bulan ini dengan keputusan Liga Arab untuk menerima kembali Suriah dalam pengelompokan regional, dan pidato Assad tentang pertemuan AL di kota pelabuhan Saudi Jeddah pada hari Jumat.