Tehran, Purna Warta – Sesi keenam Komisi Gabungan untuk Kerja Sama Ekonomi antara Iran dan Irak diluncurkan pada hari Minggu di Teheran, dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka. Diantaranya adalah Ali Fekri, Wakil Menteri dan Kepala Organisasi Investasi Ekonomi dan Bantuan Teknis Iran, insinyur Hussein Abdul Amir Bakah, Wakil Direktur Teknis Kementerian Sumber Daya Air Irak, dan Sattar Jabbar Al-Jaberi, Wakil Menteri Perdagangan di Irak.
Baca Juga : Arab Saudi Catat Defisit Sebesar 3,3 Miliar Dolar AS di Kuartal Pertama
Menyatakan apresiasi atas keramahtamahan Iran, Al-Jaberi menekankan dedikasi pemerintah Iran dalam mendorong investasi, memperkuat hubungan luar negeri, memfasilitasi interaksi ekonomi, dan mendukung usaha patungan.
Dalam pertemuan tersebut, Al-Jaberi menguraikan agenda komprehensif komisi ekonomi Iran, yang mencakup diskusi mengenai kerja sama komersial, standar, bea cukai, keuangan, industri, pertanian, energi, transportasi, teknologi, konstruksi, layanan perkotaan, urusan konsuler, pertukaran budaya, pariwisata, perawatan kesehatan, olahraga, dan pengembangan pemuda.
Pertemuan keenam Komisi Kerjasama Ekonomi Iran-Irak dijadwalkan diperpanjang hingga 6 Mei di Teheran.
Ali Fekri mengungkapkan bahwa komite awal akan membahas isu-isu terkini pada sesi keenam Komisi Gabungan Kerjasama Ekonomi antara Iran dan Irak. Perjanjian final diperkirakan akan ditandatangani oleh pejabat senior kedua negara dalam waktu dua hari.
Kepala Organisasi Bantuan Ekonomi dan Teknis Investasi Iran mengumumkan diskusi yang akan datang antara Iran dan Irak mengenai 23 dokumen yang mencakup berbagai sektor seperti energi, transportasi, perdagangan, ekspor jasa teknis dan teknik, investasi, keuangan, dan perbankan.
Fekri menyebutkan, perundingan tersebut akan berujung pada penandatanganan notulensi pada Senin sore dalam rapat komisi gabungan antara Menteri Ekonomi Iran dan Menteri Perdagangan Irak.
Baca Juga : Hamas: Invasi ke Rafah akan Berdampak Serius bagi Israel
Lebih lanjut dia menjelaskan, komite khusus yang fokus pada energi, transportasi, perdagangan, jasa teknis dan rekayasa, investasi, keuangan, dan perbankan akan meninjau kasus-kasus tersebut. Saat ini, 10 dokumen sedang dalam proses negosiasi dan 13 dokumen lainnya siap untuk dibahas.
Selain itu, Fekri menekankan dimasukkannya proyek-proyek seperti pengembangan kota industri, penyeimbangan hubungan ekonomi kedua negara, investasi bersama, dan penghapusan hambatan perdagangan sebagai bagian dari agenda.