Baghdad, Purna Warta – Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak menekankan bahwa Irak secara material dan spiritual mendukung perlawanan Palestina dan pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena dampak dari pengeboman brutal penjajah Zionis.
Sayyid Ammar Al-Hakim, pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, dalam panggilan telepon dengan Mahmoud Abbas, kepala Otoritas Palestina, dan Ismail Haniyah, kepala gerakan politik Hamas, menyatakan dukungan penuh dan solidaritas dengan menekankan hak-hak hukum rakyat Palestina.
Baca Juga : Pejabat Zionis: Gencatan Senjata Tidak Meliputi Yerusalem
Menurut kantor media Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, dia menegaskan dalam perbincangan baru-baru ini bahwa masalah Palestina bukanlah sesuatu yang hilang pada perjalanan waktu, tetapi justru seiring waktu, hal itu menjadi lebih kuat di dalam hati nurani Umat Islam dan dunia Arab.
Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak juga menekankan penentangannya yang tegas terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan memuji posisi rakyat Irak, pemerintah dan parlemen, otoritas agama tertinggi dan aktivis sosial dan politik dalam mendukung perjuangan Palestina. .
Al-Hakim juga memuji perbaikan metode poros perlawanan di Palestina dan kemungkinan menciptakan kekuatan melawan rezim pendudukan.
Dia memuji posisi politik dan rakyat dari negara-negara Arab dan Islam dalam mendukung perjuangan Palestina, dan mengatakan bahwa Irak secara material dan spiritual mendukung perlawanan Palestina dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak dari pemboman brutal penjajah Zionis.
Baca Juga : Jihad Islami: Perlawanan dan Jihad Akan Terus Berlanjut Sampai Kemenangan Dicapai
Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak itu juga mengutuk pengeboman kota-kota di Gaza, bangunan tempat tinggal dan infrastruktur kota tersebut, beserta fasilitas kantor media.
Al-Hakim juga menyerukan sikap nyata rakyat Palestina dan kekejaman yang dilakukan terhadap mereka, implementasi perjanjian internasional, kesepakatan dan resolusi untuk mendukung rakyat Palestina, serta implementasi perjanjian hak asasi manusia dan pengakuan hak bangsa untuk membela diri.
