Riyadh, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak klaim bahwa mereka siap melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum gencatan senjata ditengahi di Gaza dan tanpa kemajuan menuju negara Palestina.
Baca Juga : Kelompok Perlawanan Irak Kutuk Pembunuhan Komandan Kata’ib Hizbullah oleh AS
“Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan bahwa agresi Israel di Jalur Gaza dihentikan dan dihentikan. semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu pagi, The Middle East Eye melaporkan.
“Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan bahwa agresi Israel di Jalur Gaza dihentikan dan dihentikan. semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul beberapa jam setelah Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan pemerintahan Joe Biden telah menerima tanggapan positif bahwa Riyadh dan Israel bersedia melanjutkan diskusi seputar normalisasi.
Gagasan Israel dan Arab Saudi untuk secara resmi mempererat hubungan telah menjadi perbincangan sejak Saudi memberikan persetujuan diam-diam kepada negara tetangga [Persia] di Teluk, Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 2020.
Baca Juga : Hamas Meluncurkan Rencana Gencatan Senjata 3 Tahap di Jalur Gaza
Beberapa pejabat Saudi, termasuk Putra Mahkota Mohammad bin Salman, telah secara terbuka mengakui kesediaan mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, bahkan setelah Israel berperang di Gaza setelah serangan 7 Oktober, namun mereka menekankan bahwa kesepakatan belum dapat dicapai sampai tercapainya kesepakatan. adalah gencatan senjata di Gaza dan harus mencakup penciptaan jalur yang tidak dapat diubah menuju negara Palestina.
Meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak solusi dua negara dan sebagian besar warga Israel akan menentang kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebelum tahun 1967, namun pernyataan Saudi tersebut tidak secara spesifik menuntut agar Israel menjadi negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. negara, malah menempatkan tanggung jawab pada anggota Dewan Keamanan PBB.
“Kerajaan kembali menyerukan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, untuk mempercepat pengakuan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sehingga rakyat Palestina dapat mendapatkan hak-hak mereka yang sah dan agar perdamaian yang komprehensif dan adil tercapai bagi semua orang,” tambah pernyataan itu.
Baca Juga : Badan PBB: 84% Fasilitas Kesehatan di Gaza Terkena Dampak Serangan Israel
Pada akhir bulan Desember, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Washington Institute for Near Eastern Affairs, sebuah wadah pemikir pro-Israel yang berbasis di Washington, menemukan bahwa 96 persen warga Saudi percaya bahwa negara-negara Arab harus memutuskan hubungan dengan Israel sebagai respons terhadap perang di Gaza.
Meskipun kerajaan ini menganut sistem monarki, opini publik berperan dalam pengambilan keputusan para pemimpin Arab, menurut para analis.