Riyadh, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengambil keputusan untuk memutus bayaran bulanan kubu delegasi oposisi Suriah.
Keputusan pemerintahan Saudi ini diambil di tengah pertikaian dalam tubuh delegasi oposisi Suriah dukungannya. Sehingga Riyadh menutuskan untuk memutus bayaran bulanan mereka mulai akhir bulan ini.
Delegasi oposisi Suriah dijadwalkan akan mengikuti perundingan Komite Undang-Undang Dasar yang akan diselenggarakan di Geneva.
Sebelumnya kubu delegasi oposisi Suriah menulis pesan surat kepada Wakil PBB di Suriah, Geir Pedersen, Kemenlu Saudi, Moskow dan Kairo. Mereka meminta bantuan untuk menyelesaikan pro-kontra.
Anggota-anggota delegasi oposisi Suriah telah menyebut aliansi oposisi Suriah dengan keras kepala dan mengatakan bahwa aliansi oposisi Suriah ingin mencegah aktifitas Komite Undang-Undang Dasar Suriah.
Dalam konferensi Riyadh-1, delegasi oposisi Suriah mengklaim bahwa mereka terdiri dari berbagai kelompok oposisi Damaskus.
Dalam pengamatan Rai al-Youm, beberapa oposisi Suriah yakin bahwa kelompok ini (delegasi oposisi Suriah) terlalu kental hegemoni Turki, melebihi campur tangan Saudi dan Mesir. Hal inilah yang menjadi sebab perpecahan mereka.
Berdasarkan laporan ini, maka delegasi oposisi Suriah terdiri dari (wakil dari) pihak Saudi, Mesir dan Turki.
Belum jelas, menurut beberapa sumber, apakah keputusan Saudi diambil karena kontroversi antar anggota delegasi atau didasarkan pada rekonstruksi struktur Istana menghadapi perubahan peta politik regional maupun internasional.