Tehran, Purna Warta – AS memberlakukan sanksi baru terhadap Iran, kali ini menargetkan produsen drone Iran dengan dalih yang tidak berdasar dan tidak terbukti bahwa Republik Islam telah memberi Rusia UAV untuk digunakan oleh Moskow melawan Ukraina.
Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada hari Jumat (6/1) terhadap enam eksekutif dan anggota dewan Industri Penerbangan Quds (QAI) Iran.
Baca Juga : Iran Akan Orbitkan Konstelasi Satelit Syahid Soleimani dalam Waktu Dekat
Ini menggambarkan badan yang ditargetkan sebagai produsen industri pertahanan utama Iran yang bertanggung jawab untuk merancang dan memproduksi drone.
Republik Islam, pada kesempatan berulang kali, dengan tegas menolak tuduhan Washington.
Bulan lalu, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani mengatakan para pejabat Ukraina telah gagal memberikan bukti untuk klaim mereka bahwa Rusia menggunakan pesawat tak berawak Iran dalam perang Februari di Ukraina.
Berbicara setelah pertemuan teknis antara spesialis Ukraina dan Iran, dia mengatakan pihak Ukraina telah berhenti “menyajikan bukti apa pun” selama pertemuan “penggunaan pesawat tak berawak Iran oleh Rusia dalam perang dengan negara ini.”
Sebulan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir-Abdullahian juga bereaksi terhadap tuduhan AS dan negara-negara Barat lainnya, mencatat bahwa Iran telah memberi Rusia sejumlah drone, tetapi pengiriman telah dilakukan berbulan-bulan sebelum perang di Ukraina.
Pada kesempatan lain di bulan Oktober, diplomat tersebut juga menanggapi klaim Barat dengan menegaskan, “Kami belum menjual dan tidak akan menjual senjata dan drone apa pun untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina.”
Rusia juga membantah mengerahkan UAV Iran dalam perang melawan Ukraina.
Departemen Keuangan AS, bagaimanapun, terus menuduh dan mengatakan, “Kami akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk menyangkal Presiden Rusia Vladimir Putin atas senjata yang dia gunakan ….”
Baca Juga : Lebih Dari 3.000 Warga Yaman Tewas dan Terluka Akibat Serangan Saudi pada 2022
Sanksi Jumat juga menargetkan direktur Organisasi Industri Dirgantara Iran, yang diklaim Departemen Keuangan sebagai organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mengawasi program rudal balistik Iran.
Pada Juli 2021, The Wall Street Journal melaporkan bahwa AS sedang merencanakan kampanye sanksi terhadap drone pertahanan Iran dan program peluru kendali, enam bulan setelah pemerintahan Presiden Joe Biden dilantik.
Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, harian itu mengatakan sanksi itu ditujukan untuk mengganggu pengembangan program senjata Iran, yang selalu didefinisikan oleh Republik Islam sebagai program pertahanan murni, yang tidak menimbulkan ancaman apa pun bagi negara asing mana pun.