Teheran, Purna Warta – Reuters melaporkan pada Sabtu pagi bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memberi tahu anggotanya dalam sebuah laporan bahwa Iran telah mengambil tindakan di pabrik pelat bahan bakar nuklir di Isfahan, dan mengklaim bahwa Iran telah melakukan pelanggaran baru terhadap JCPOA.
IAEA telah mengumumkan perkembangan baru lain dalam program nuklir damai Iran.
Reuters melaporkan Sabtu pagi: “IAEA mengkonfirmasikan pada tanggal 7 April bahwa Iran telah meleburkan enam lembar bahan bakar bekas non-iradiasi untuk reaktor penelitian Teheran di pabrik pelat bahan bakar nuklir di Isfahan yang memuat 0,43 kilogram uranium yang diperkaya hingga 20 persen U-235. ”
“Dalam prosesnya larutan uranil nitrate telah diekstraksi dan diubah menjadi uranil ammonium carbonate,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan, menurut Reuters.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Iran bermaksud untuk memproduksi molibdenum dengan memproses lebih lanjut bahan-bahan tersebut, yang memiliki banyak kegunaan untuk energi sipil, termasuk tujuan medis.
Badan Energi Atom Internasional menghindari untuk mengatakan dalam laporannya bahwa tindakan baru Iran bertentangan dengan JCPOA, tetapi dua diplomat lain mengatakan kepada Reuters bahwa laporan tersebut menunjukkan pelanggaran baru JCPOA oleh Iran, meskipun Iran telah menjelaskan tindakannya sebagai kompensasi berdasarkan teks aturan JCPOA.
Menanggapi laporan Badan Energi Atom Internasional, David Albright, mantan inspektur senjata PBB yang juga memiliki sikap anti-Iran, mengatakan dalam menanggapi laporan IAEA tersebut bahwa hal itu akan menimbulkan pertanyaan tentang apa yang bisa dikecualikan dari cadangan uranium yang diperkaya dari pihak Dewan IAEA.
“Melihat ke belakang, mungkin bukan ide yang baik untuk mengecualikan pelat bekas uranium yang diperkaya ini menjadi sekitar 20 persen,” katanya.
Pertemuan kedua Komisi Gabungan JCPOA, yang dilanjutkan di Wina sejak Selasa, 6 April, dan dilanjutkan pada hari Jumat, 9 April, dan berakhir setelah sekitar satu setengah jam. Dalam pertemuan tersebut penyajian laporan konsultasi teknis yang diadakan dalam pertemuan kelompok pakar “pencabutan sanksi” dan “permasalahan nuklir” menjadi agenda terpenting.
“Ini tergantung pada sikap politik dan keseriusan di pihak lainnya,” kata Sayyidd Abbas Araghchi, wakil menteri luar negeri Iran dan kepala delegasi Iran. Dia menambahkan bahwa “Tidak akan ada alasan untuk melanjutkan pembicaraan, jikalau sikap politik dalam pemberlakuan sanksi masih berlanjut.”
Iran telah menekankan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pembicaraan langsung atau tidak langsung dengan Amerika Serikat selama putaran pembicaraan ini, begitu juga Iran sementara ini menolak pendekatan langkah demi Langkah untuk kembali pada kewajiban JCPOA sampai syarat pencabutan semua sanksi AS dilakukan.
“Jika Iran terus bersikeras bahwa semua sanksi yang dijatuhkan mulai tahun 2017 harus dicabut, itu akan mengarah pada jalan buntu,” kata seorang koresponden Politik yang mengutip pejabat senior AS.