Rabat, Purna Warta – Ratusan warga Maroko telah menggelar demonstrasi untuk mengekspresikan kebencian mereka pada peringatan pertama normalisasi hubungan diplomatik yang disponsori AS antara negara Afrika Utara dan Israel. Mereka ingin menegaskan kembali dukungan mereka untuk perjuangan Palestina.
Orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di berbagai wilayah seluruh negeri pada Rabu malam (22/12). Aksi tersebut merupakan ajakan dari “Front Maroko dalam Mendukung Palestina dan Menentang Normalisasi,”. Front tersebut dilaporkan mencakup 15 organisasi politik, serikat pekerja dan hak asasi manusia yang telah menyuarakan solidaritasnya dengan Palestina dan mencela normalisasi hubungan Maroko dengan rezim Tel Aviv.
Baca Juga : Pasukan Yaman Serang Posisi Tentara Bayaran Saudi Asal Sudan
Para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang mengecam normalisasi dan menuntut pembatalan perjanjian.
Para pengunjuk rasa meneriakkan “Maroko adalah tanah bebas saya dan Zionis harus pergi,” “Palestina melawan sementara rezim melakukan normalisasi”, “Kami mencintai Palestina dengan sepenuh hati,” dan “Tidak untuk normalisasi.”
Pasukan keamanan Maroko kemudian turun tangan untuk membubarkan massa, terutama di ibu kota Rabat dan kota pelabuhan barat Casablanca.
“Zionis penjajah Palestina berusaha untuk menduduki Maroko juga, dan menyabotnya secara ekonomi, politik dan sosial,” kata Abdel Samad Fathi, seorang pengunjuk rasa.
Fathi menggarisbawahi bahwa Front Maroko dalam Mendukung Palestina dan Melawan Normalisasi dengan tegas menentang normalisasi hubungan dengan Israel dan menyerukan kepada semua orang Maroko untuk menolaknya.
Baca Juga : Warga Palestina Gelar Pemakaman Pria yang Gugur dalam Serangan Israel
Israel dan Maroko pada 10 Desember 2020 sepakat untuk menormalkan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Normalisasi tersebut menjadikan negara Afrika Utara tersebut negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan rezim tersebut setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.
Mantan Presiden AS Trump menyepakati perjanjian dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI. Sebagai bagian dari perjanjian, presiden AS setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, yang telah menjadi pusat perselisihan dengan negara tetangganya, Aljazair.
Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus, dengan alasan permusuhan.
Kementerian Luar Negeri Aljazair kemudian menolak sikap Trump, dengan mengatakan bahwa keputusan AS tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat.
Baca Juga : Vaksinasi di Inggris Sudah 82%, 1 dari 10 Warga London Mengidap COVID-19
Front Polisario yang didukung Aljazair dan pro-kemerdekaan juga telah menolak sikap Trump di wilayah Gurun Sahara Barat yang disengketakan. Mereka menyatakan bahwa mantan presiden AS berusaha memberi Maroko wilayah yang bukan miliknya.
Kesepakatan beberapa negara Timur Tengah dengan Israel juga menuai kecaman dari Palestina.