Beirut, Purna Warta – Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan bahwa penguatan dan perlengkapan Tentara Lebanon dengan kemampuan yang memadai akan secara langsung meningkatkan pelaksanaan tugas utamanya, terutama dalam memonopoli kepemilikan senjata dan memberantas terorisme. Namun, ia menegaskan bahwa serangan Israel yang terus berlanjut serta pendudukan yang masih berlangsung memperumit misi militer tersebut.
Aoun mengatakan bahwa “keputusan untuk memonopoli senjata telah diambil,” tetapi mekanisme dan waktu pelaksanaannya bergantung pada komando militer serta ketersediaan sumber daya. Ia menambahkan bahwa apabila senjata mampu memberikan efek pencegahan terhadap serangan Israel, maka hal itu didukungnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa pada saat yang sama, keberadaan senjata tersebut telah menjadi beban bagi lingkungan pendukungnya sendiri.
Dalam wawancara dengan Tele Liban, penyiar publik Lebanon, pada Minggu malam, Aoun menyerukan kepada pihak yang ia sebut sebagai “pihak lain”—yang mengisyaratkan kepada Kelompok Perlawanan Lebanon—agar bertindak rasional. Ia menekankan bahwa saat ini adalah waktunya mengedepankan “akal sehat di atas logika kekuatan.”
Kapabilitas Militer dan Kebijakan Senjata
Aoun juga mengumumkan keputusan untuk “tidak membiarkan Lebanon menjadi platform yang mengancam negara mana pun.” Ia menyatakan bahwa Lebanon telah kelelahan akibat kebijakan berbasis poros dan telah membayar harga yang mahal karena keterlibatan di dalamnya.
Presiden Lebanon menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap Inisiatif Perdamaian Arab yang diumumkan di Beirut, seraya menyatakan bahwa “bayang-bayang perang atas Lebanon telah mereda, namun belum sepenuhnya berakhir.”
Ia menambahkan bahwa Lebanon dapat kembali pada perjanjian gencatan senjata, dengan atau tanpa amandemen, seraya menegaskan bahwa perdamaian berarti ketiadaan perang. Menurutnya, terdapat “kemajuan positif dalam jalur perundingan,” meskipun proses tersebut masih membutuhkan waktu.
Terkait isu tahanan yang ditahan oleh pendudukan Israel, Aoun menyatakan bahwa persoalan tersebut selalu menjadi bagian dari pertemuannya. Ia menambahkan bahwa Komite Palang Merah Internasional telah menginformasikan bahwa “Israel menolak memberikan informasi apa pun” mengenai para tahanan tersebut.
Rekonstruksi, Pemilu, dan Isu Domestik
Aoun menyampaikan bahwa agenda rekonstruksi akan dibahas dalam sidang kabinet yang dijadwalkan pekan depan, dalam kerangka resmi untuk menangani dampak lanjutan yang masih berlangsung.
Menanggapi tuduhan keuangan, ia mengatakan bahwa Departemen Keuangan AS tidak pernah menyampaikan bukti terkait klaim penyelundupan dana senilai satu miliar dolar melalui Bandara Beirut.
Ia juga menegaskan bahwa korupsi di Lebanon “tidak mengenal sekte maupun agama,” serta memperingatkan bahwa bahaya terbesar adalah ketika korupsi berubah menjadi budaya yang mengakar.
Terkait ledakan Pelabuhan Beirut, Aoun menyatakan bahwa keputusan dakwaan harus segera dikeluarkan tanpa penundaan.
Tantangan Keamanan dan Isu Kawasan
Presiden Lebanon menolak tegas wacana penundaan pemilihan umum, dengan menegaskan bahwa pemilu merupakan kewajiban konstitusional dan akan dilaksanakan tepat waktu. Ia juga menyatakan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun dan tidak memiliki ambisi untuk tetap berada dalam kehidupan politik lebih dari lima tahun.
Aoun menambahkan bahwa sejumlah kamp pengungsi Palestina bersifat ilegal dan telah berubah menjadi pusat aktivitas narkoba, seraya mencatat bahwa situasi keamanan saat ini tidak memungkinkan negara untuk memasuki wilayah tersebut.
Ia juga membantah keberadaan perwira dari rezim Suriah sebelumnya di wilayah utara Lebanon, dengan menyatakan bahwa tidak ada konfirmasi mengenai kehadiran mereka di kawasan tersebut.