Teheran, Purna Warta – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam tindakan terorisme dan kejahatan genosida rezim Israel terhadap warga Palestina, dan menggambarkan diakhirinya pendudukan Zionis dan gencatan senjata segera di Gaza sebagai prasyarat perdamaian dan pembangunan dunia.
Presiden Iran menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Senin, saat menyampaikan pidato di sesi “Penguatan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa” yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
“Penghentian pendudukan (Israel) dan apartheid di Palestina serta gencatan senjata segera di Gaza merupakan prasyarat pembangunan dan perdamaian internasional,” katanya, Press TV melaporkan.
“Di dunia tempat warga sipil dibunuh dengan kejam di Gaza, terorisme negara membabi buta menumpahkan darah anak-anak dan wanita, dan genosida serta pembunuhan didukung, (kesimpulan) tidak akan menjamin perdamaian dan pembangunan,” kata presiden.
Pezeshkian mengatakan Iran menuntut penghapusan senjata pemusnah massal dari kawasan itu tanpa prasyarat apa pun.
“Iran menuntut kawasan yang kuat, bersatu, aman, dan stabil, tempat sumber daya negara-negara kawasan digunakan untuk (menciptakan) sinergi menuju (perwujudan) pembangunan ekonomi dan sosial serta penyelesaian masalah bersama,” imbuhnya.
Mengutip contoh kontribusi Iran terhadap stabilitas kawasan, ia menyebutkan Republik Islam selalu menjadi kekuatan terdepan dalam memerangi terorisme, dan mengatakan negara itu siap bekerja sama dengan negara-negara lain, yang juga menginginkan “konfrontasi nyata” dengan fenomena jahat itu.
Sementara itu, Pezeshkian membahas masalah sanksi sepihak yang telah dijatuhkan pada Iran dan beberapa negara lain oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
“Sanksi sepihak menghentikan realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya, seraya menambahkan, “Fakta ini harus dimasukkan dalam dokumen apa pun yang sedang dipersiapkan untuk masa depan.”
Pezeshkian mengusulkan agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kepada Majelis Umum badan dunia tersebut laporan komprehensif tentang masalah sanksi yang disusun bekerja sama dengan negara-negara yang telah dikenai tindakan ekonomi.
“Pencapaian perdamaian dan pembangunan memerlukan penghormatan terhadap hak negara-negara untuk pembangunan…dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan pelaksanaan komitmen negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang,” tegasnya.