New York, Purna Warta – Duta besar dan wakil perwakilan Iran untuk PBB menyebut kebijakan AS untuk mempersenjatai pihak luar negeri sebagai hambatan untuk mempromosikan perlucutan senjata dan keamanan internasional, dan menekankan perlunya menghentikan proses penjualan senjata itu.
Dalam rapat umum ketiga Komisi Perlucutan Senjata PBB dengan dihadiri oleh Presiden dan perwakilan negara-negara anggota, Zahra Ershadi, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB, pernyataan Iran pada kedua isu tersebut diutarakan dalam rapat komisi.
Baca Juga : Menlu UE: Dalam Dialog dengan Petinggi Eropa, Presiden China Tak Punya Telinga
Mengacu pada krisis geopolitik dunia saat ini dan bahaya penggunaan senjata nuklir, duta besar Republik Islam Iran menekankan bahwa bahaya baru-baru ini semakin meningkat, terutama karena adanya perlombaan senjata dan modernisasi persenjataan nuklir dalam konteks teknologi baru.
Dalam isu peningkatan anggaran nuklir negara-negara yang memiliki teknologi nuklir dan menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir, diplomat senior negara Iran menolak secara tegas penggunaan senjata yang tidak manusiawi ini.
Dalam kritik Iran pada kebijakan Amerika Serikat dan Inggris, ia menyebut proses seperti itu tidak dapat diterima dan bertentangan dengan komitmen negara-negara pemilik nuklir berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Ershadi menyatakan bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat internasional adalah kebijakan politik dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tidak menyetujui segala rencana aksi apa pun terhadap senjata nuklir dan menghancurkan keberadaan senjata nuklir dalam jangka waktu tertentu.
Baca Juga : Yemen Red Sea Ports Corporation: Koalisi Tunda Pembebasan Tanker yang Disita
Setiap penelitian dan pengembangan, pengujian, produksi senjata nuklir dan peluncurannya mereka harus segera dihentikan, negara-negara nuklir harus berhenti mencoba memodernisasi persenjataan nuklir mereka, dan mereka harus mereformasi kebijakan mereka dalam hal ini.
Ershadi juga menambahkan di depan negara-negara pemilik teknologi nuklir bahwa perang nuklir tidak akan memiliki pemenang dan tidak boleh terjadi dan hal ini harus disertai dengan tindakan praktis.
Dengan mengutip hasil dari Konferensi Timur Tengah tahunan tentang Senjata Pemusnah Massal, Ershadi juga meminta masyarakat internasional untuk menekan rezim Zionis supaya mau bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan menerima inspeksi Badan Energi Atom Internasional.
Mengenai Luar Angkasa, Deputi Perwakilan Tetap negara Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa – Bangsa menekankan bahwa Luar Angkasa adalah warisan umat manusia bersama, dan menekankan perlunya penggunaannya secara damai untuk kepentingan semua negara dan terlepas dari tingkat perkembangan teknologi dan ekonomi mereka.
Baca Juga : Klaim Zionis: Rusia Telah Melakukan Kejahatan Perang di Ukraina
Duta Besar Republik Islam Iran menegaskan bahwa kebijakan AS yang banyak mempersenjatai pihak luar negeri adalah sebagai hambatan untuk mempromosikan perlucutan senjata dan keamanan internasional, dan menekankan perlunya menghentikan proses seperti itu.
Pertemuan tahunan Komisi Perlucutan Senjata PBB dibuka kembali, setelah jeda tiga tahun pasif karena adanya non-kerja sama AS dalam mengeluarkan visa kepada delegasi Rusia, yang mana pada akhirnya masalah tersebut terselesaikan, yakni pada hari Senin, 4 April 2022.
Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi yang diperlukan mengenai perlucutan senjata dan Non-proliferasi dan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk melarang perlombaan senjata dimulai. Komisi akan melanjutkan pekerjaannya selama tiga minggu dan akan menyerahkan rekomendasi yang relevan kepada Majelis Umum PBB.
Baca Juga : Dalam 24 Jam Terakhir, Saudi Langgar Gencatan Senjata 82 Kali