Damaskus, Purna Warta – Partai berkuasa Turki berupaya memperkenalkan rezim Zionis Israel sebagai salah satu musuh utama Turki terkait kepentingan mereka di Suriah, hal ini terjadi sementara pemerintah Turki memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat untuk mempertahankan hubungan dengan rezim tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, puluhan laporan, analisis, dan berita tentang rezim Zionis Israel telah dipublikasikan di banyak media Turki.
Baca juga: Ansarullah Siap Lanjutkan Operasi Hadapi Israel
Tema umum dalam laporan-laporan tersebut adalah permusuhan dan konflik antara rezim Zionis Israel dan Turki di medan Suriah. Laporan-laporan ini, yang sebagian besar diterbitkan di media dan surat kabar yang berada di bawah kendali Partai Keadilan dan Pembangunan (AK PARTi), mengindikasikan kemungkinan ketegangan antara Turki dan rezim Zionis Israel.
Surat kabar seperti Yeni Şafak, Yeni Akit, Türkiye, Hürriyet, Sabah, dan Takvim, yang semuanya berafiliasi dengan pemerintah Erdoğan dan partai berkuasa, menggambarkan rezim Zionis Israel sebagai salah satu musuh utama Turki.
Sementara itu, pemerintah Turki memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat untuk mempertahankan hubungan dengan rezim Zionis Israel. Bahkan pada puncak serangan udara rezim Zionis Israel terhadap Gaza, pemerintahan Erdoğan sangat lambat dalam mengambil langkah untuk mengakhiri perdagangan dengan rezim tersebut. Hal ini karena nilai perdagangan antara kedua pihak telah mencapai 9 miliar dolar, dengan neraca perdagangan yang secara signifikan menguntungkan Turki.
Lembaga pemikir dan media yang dekat dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menyatakan bahwa pejabat rezim Zionis Israel khawatir dengan keberlanjutan kehadiran dan pengaruh Turki di Suriah. Namun, kekhawatiran ini tidak hanya sebatas pengawasan dan rasa waspada, tetapi mereka secara resmi telah meminta Amerika Serikat untuk mencegah pendirian pangkalan militer Turki di wilayah Suriah.
Sejak jatuhnya pemerintahan Assad di Suriah, Menteri Pertahanan Turki, Jenderal Yaşar Güler, telah tiga kali menyatakan bahwa kerja sama pertahanan antara Turki dan pemerintahan baru Suriah berada pada level tertinggi.
Ia juga mengumumkan bahwa Ankara akan menjual sejumlah besar senjata dan peralatan militer ke Damaskus serta akan membangun beberapa pangkalan militer di wilayah Suriah. Namun, Jenderal Güler enggan memberikan informasi tentang kesepakatan awal terkait lokasi geografis pangkalan-pangkalan tersebut.
Meskipun demikian, secara jelas telah dikonfirmasi bahwa dalam tahap pertama, Turki akan mendirikan setidaknya empat pangkalan militer besar di Suriah. Selain itu, dua markas tetap akan dibangun untuk menempatkan drone-drone Turki, serta dua unit portabel atau unit mobile yang dirancang untuk mengontrol dan mengawasi wilayah udara Suriah sepenuhnya di bawah kendali Turki.
Selain itu, Turki bertanggung jawab atas renovasi, peralatan, dan aspek keamanan Bandara Damaskus dan Bandara Aleppo, sementara negosiasi awal juga telah dilakukan mengenai fasilitas pelabuhan di Latakia.
Sementara itu, rezim Zionis Israel, yang selain menduduki Dataran Tinggi Golan juga memiliki kehadiran ilegal di beberapa titik lain, telah berulang kali menyerang dan mengebom fasilitas angkatan udara Suriah.
Baca juga: 3 Orang Tewas Akibat Ledakan di Perbatasan Suriah
Rezim Zionis Israel telah menyatakan bahwa pembangunan pangkalan militer Turki di wilayah Suriah merupakan ancaman keamanan, dan Amerika Serikat tidak seharusnya memberikan kesempatan seperti itu kepada Erdoğan.
Namun, yang menarik adalah bahwa pemerintahan sementara Ahmad Al-Shar’a atau Al-Julani, yang berada di bawah dukungan Turki, hingga kini belum secara serius memprotes tindakan agresif rezim Zionis Israel.
Tampaknya, Turki telah meminta mereka untuk tidak menunjukkan sensitivitas atau reaksi khusus terhadap serangan rezim Zionis Israel.
Abdulkadir Selvi, salah satu analis senior harian Hürriyet yang terbit di Ankara, dalam kolom analisis terbarunya membahas perundingan damai antara Turki dan PKK serta kaitannya dengan tujuan rezim Zionis.
Ia menulis: “Abdullah Öcalan menganggap Mazloum Abdi sebagai anak angkatnya. Empat puluh tahun lalu, ketika Öcalan pergi ke Kobani dan Afrin, Mazloum Abdi masih remaja, dan sejak saat itu ia dibawa masuk ke dalam barisan PKK serta mendapat pelatihan. Öcalan pernah mengatakan kepada pejabat pemerintah bahwa Mazloum Abdi di utara Suriah akan selalu patuh padanya dan akan segera menerima permintaan untuk melucuti senjata. Namun kini kita melihat kenyataan bahwa Abdi telah menikam ayah angkatnya dari belakang dan menolak untuk menyerahkan senjata.”
Mazloum Abdi, sebagai komandan tertinggi pasukan milisi yang dikenal sebagai “QSD” (Pasukan Demokratik Suriah), menyatakan bahwa pesan Abdullah Öcalan ditujukan kepada PKK dan tidak ada hubungannya dengan Kurdi Suriah.
Namun, Abdulkadir Selvi menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan: “Ini bukan kata-kata Abdi, ini adalah kata-kata Israel. Strategi bersama Amerika Serikat dan Israel adalah menciptakan ketidakstabilan di Suriah, dan dalam hal ini, mereka sangat mengandalkan Mazloum Abdi. Sebelumnya, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri kami, juga telah memperingatkan bahwa Israel sedang berupaya menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan di Suriah.
Israel menggunakan kaum Druze di perbatasan Suriah-Lebanon serta PKK dan YPG di perbatasan Turki untuk mengacaukan situasi dan menekan pemerintahan baru Suriah. Mazloum Abdi, dengan keberanian yang didapat dari dukungan Israel dan Amerika, tetap menolak melucuti senjata meskipun ada seruan dari Öcalan.”
Cem Küçük, seorang analis politik yang dekat dengan Erdoğan, mengungkapkan bahwa Erdoğan secara tegas telah mengancam milisi Kurdi QSD di utara Suriah. Ia memperingatkan mereka bahwa jika tidak meletakkan senjata dan tetap berkoordinasi dengan PKK, maka tentara Turki akan menyerang mereka dengan kekuatan penuh.
Sementara itu, harian Aydınlık, yang merupakan corong Partai Komunis Vatan, menyatakan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghambat proses pelucutan senjata PKK adalah kemungkinan kerja sama antara rezim Zionis dan QSD di utara Suriah.
Pejabat dari lembaga-lembaga afiliasi kelompok PKK, hingga kini, belum secara tegas membantah adanya hubungan dengan rezim Zionis. İlham Ahmed, yang dianggap sebagai tokoh Kurdi Suriah paling berpengaruh setelah Mazloum Abdi, bahkan pernah diundang sebagai tamu kehormatan dalam upacara pelantikan Donald Trump. Ia sebelumnya mengakui bahwa dirinya senang dengan dukungan yang dinyatakan oleh pejabat rezim Zionis terhadap Kurdi Suriah. Namun, ia juga berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya sekadar pernyataan verbal, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
Pejabat Turki berharap agar Donald Trump mengeluarkan perintah penarikan penuh pasukan AS dari utara Suriah, sehingga Turki dapat meningkatkan tekanan terhadap kelompok Kurdi yang berafiliasi dengan PKK. Dengan begitu, Turki bisa memperluas pengaruhnya di kedua sisi timur dan barat Sungai Eufrat.