Damaskus, Purna Warta – Pemimpin spiritual komunitas Druze di Suriah, Sheikh Hikmat al-Hijri, pada Selasa menyerukan pembentukan wilayah Druze yang merdeka dan memuji “Israel” sebagai satu-satunya pihak yang, menurutnya, melakukan intervensi militer untuk melindungi komunitas Druze dari apa yang ia sebut sebagai ancaman genosida.
Dalam wawancara dengan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, al-Hijri mengklaim bahwa serangan udara “Israel” telah menghentikan pembantaian dan menyelamatkan nyawa warga Druze. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Druze Suriah dan “Israel” bukanlah hal baru, meskipun selama era pemerintahan al-Assad terdapat larangan dan intimidasi sistematis terhadap kontak dengan Israel dan Zionisme.
Al-Hijri juga menyatakan bahwa komunitas Druze memandang diri mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka keberadaan Negara Israel. Ia memperingatkan bahwa Suriah menuju perpecahan, dengan terbentuknya wilayah-wilayah otonom yang berujung pada kemerdekaan.
Seruan Pembentukan Wilayah Druze Merdeka
Menurut al-Hijri, terdapat dukungan internasional melalui media dan organisasi hak asasi manusia terhadap tuntutan komunitas Druze. Ia menyebut bahwa aspirasi mereka bukan sekadar otonomi, melainkan pembentukan wilayah Druze yang merdeka.
Mengenai masa depan, al-Hijri menyatakan bahwa “Israel” adalah satu-satunya pihak yang dapat diandalkan dalam pengaturan masa depan komunitas Druze. Ia menekankan bahwa tuntutan utama adalah kemerdekaan penuh, dengan kemungkinan fase transisi berupa pemerintahan otonom di bawah pengawasan pihak eksternal.
“Ini adalah masa depan. Inilah cara membangun masa depan yang lebih baik bagi minoritas dan stabilitas regional di seluruh Timur Tengah,” ujarnya.
Al-Hijri juga melabeli pemerintahan Suriah saat ini sebagai “bukan sekadar rezim biasa, melainkan pemerintahan ISIS yang merupakan kelanjutan dari al-Qaeda.” Ia menegaskan bahwa warga Druze menjadi sasaran semata-mata karena identitas sektarian mereka. “Satu-satunya ‘kejahatan’ kami adalah karena kami Druze,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembantaian terbaru membuktikan komunitas Druze tidak dapat bergantung pada pihak lain untuk perlindungan. Karena itu, menurutnya, seluruh lapisan masyarakat—tua dan muda—harus dimobilisasi untuk mempertahankan rumah dan keberadaan mereka, di tengah apa yang ia gambarkan sebagai upaya pemusnahan sejak Juli 2025.
Kedekatan Al-Hijri dengan “Israel” Tuai Kontroversi
Dalam beberapa bulan terakhir, al-Hijri secara terbuka mengakui adanya kontak dan kedekatan dengan “Israel,” sebuah sikap yang menyimpang dari posisi resmi Suriah selama ini. Pernyataannya kepada media Israel dipandang sebagai sinyal keterbukaan yang menuai kehati-hatian luas di kalangan warga Suriah, mengingat konflik regional dan peran militer “Israel” di Suriah.
Al-Hijri kerap menyatakan apresiasi atas apa yang ia sebut sebagai tindakan “perlindungan” Israel terhadap warga Druze selama periode kekerasan di Sweida. Pernyataan ini dipandang sebagai indikasi berkembangnya relasi, namun tetap kontroversial, termasuk di kalangan Druze yang menolak ketergantungan pada kekuatan eksternal.
Para pengkritik menilai pendekatan tersebut berisiko melegitimasi campur tangan asing dan melemahkan kedaulatan Suriah, terutama ketika beriringan dengan serangan Israel di wilayah Suriah. Mereka melihat pernyataan al-Hijri sebagai sinyal politik yang melampaui kepedulian kemanusiaan dan mengarah pada penyelarasan regional.
Sebaliknya, para pendukung al-Hijri menilai sikapnya bersifat pragmatis—berangkat dari kebutuhan bertahan hidup di tengah ketidakamanan—bukan dukungan ideologis terhadap kebijakan Israel. Meski demikian, relasi ini tetap diperdebatkan tajam dan dipandang oleh banyak pihak sebagai posisi netral yang problematik dengan risiko jangka panjang bagi kohesi komunal dan persatuan nasional.
Bentrokan Sweida dan Tuduhan Politik “Pecah Belah”
Bentrokan pecah di Provinsi Sweida, Suriah selatan, pada pertengahan Juli 2025, ketika pertempuran terjadi antara kelompok bersenjata Druze setempat dan faksi Badui. Pasukan pemerintah Suriah dikerahkan pada 14 Juli 2025. Kekerasan tersebut menyebabkan penderitaan sipil yang signifikan dan terjadi di wilayah kedaulatan Suriah di tengah krisis nasional yang rapuh.
Di tengah ketegangan, “Israel” melancarkan serangan udara terhadap posisi pemerintah sementara Suriah di sekitar Sweida pada 15 Juli 2025, menandai intervensi militer langsung tanpa otorisasi internasional. Serangan ini memperparah eskalasi dan melanggar kedaulatan Suriah saat de-eskalasi sangat dibutuhkan.
Pejabat Israel membenarkan serangan itu sebagai upaya melindungi komunitas Druze dan mencegah pihak-pihak bermusuhan menguasai wilayah. Namun para pengkritik menilai klaim tersebut tidak memberi legitimasi bagi operasi militer sepihak di wilayah Suriah. Serangan-serangan sebelumnya di Suriah selatan pada 30 April 2025 telah lebih dulu menimbulkan kekhawatiran atas peran Israel dalam memperdalam instabilitas kawasan.
Gencatan senjata diumumkan pada 17 Juli 2025, diikuti penarikan sebagian pasukan pemerintah Suriah dari Sweida dan pergeseran menuju pengaturan keamanan lokal. Namun, campur tangan militer eksternal dinilai berisiko memperdalam fragmentasi Suriah dan memperpanjang konflik, alih-alih mendorong solusi politik yang berkelanjutan.