Beirut, Purna Warta – Pemerintah baru Lebanon telah berhasil mendapatkan mosi kepercayaan dari parlemen. Hal tersebut mengakhiri kebuntuan politik selama 13 bulan yang memperburuk krisis keuangan yang mencengkeram negara Mediterania tersebut.
Setelah sesi parlemen pada hari Senin (20/9), 85 anggota parlemen Lebanon memilih kabinet Perdana Menteri Najib Mikati sementara 15 anggota lainnya menentangnya.
Sisanya 17 anggota parlemen tidak hadir selama sesi pemungutan suara yang dilanda pemadaman listrik selama lebih dari tujuh jam.
Mikati telah menyusun program kebijakan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang paket bailout untuk menyelamatkan negara yang dililit utang dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarah.
Program ini juga melibatkan reformasi kontroversial yang ingin dilihat oleh para donor sebelum mereka membuka bantuan asing.
“Dari jantung penderitaan Beirut kabinet kami lahir untuk menyalakan lilin dalam kegelapan tanpa harapan ini,” kata Mikati dalam pidatonya.
“Kami akan segera memulai berkas reformasi. Kami sebenarnya telah memulai diskusi dengan Dana Moneter Internasional. Masalah ini bukanlah sebuah pilihan tetapi sebuah kewajiban yang harus berhasil untuk menjadi landasan pertama menuju keselamatan dan jalan yang benar untuk kebangkitan Lebanon,” katanya.
Mengacu pada sektor listrik yang sedang sakit, perdana menteri Lebanon menggarisbawahi perlunya menaikkan tarif listrik juga meningkatkan pasokan dan produksi listrik.
Dia lebih lanjut berjanji bahwa pemerintah akan membicarakan rencana untuk merestrukturisasi sektor perbankan dan merevitalisasi ekonomi yang dibebani dengan utang publik lebih dari 90 miliar USD.
Lumpuh karena kekurangan bahan bakar yang parah dan pemadaman listrik skala besar, Lebanon telah terperosok sejak akhir 2019 dalam krisis keuangan yang mendalam yang telah menyebabkan pound Lebanon kehilangan sekitar 90 persen nilainya terhadap dolar.
AS telah memperburuk krisis dengan memberlakukan pengepungan di Lebanon dalam upaya untuk memaksa pembentukan pemerintahan yang ramah Barat di sana.
Pembebasan wilayah yang diduduki Israel
Mikati juga mengatakan bahwa pemerintahnya akan berusaha untuk meningkatkan hubungan internasional Lebanon. Ia menghimbau negara-negara Arab yang merupakan saudara satu sama lain untuk membantu Beirut keluar dari krisis saat ini.
Menurut sebuah laporan oleh penyiar publik Kan Israel, dia menekankan bahwa warga Lebanon memiliki hak untuk menentang pendudukan Israel dan untuk menanggapi serangannya.
Mikati juga berjanji bahwa pemerintahnya akan terus bekerja untuk membebaskan wilayah yang diduduki oleh Israel.
“Pemerintahan baru mendukung Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan akan menuntut agar mengakhiri invasi Israel terhadap kedaulatan Lebanon di darat, laut, dan udara.” Tambah perdana menteri.
Mikati lebih lanjut mengatakan bawa dirinya berencana untuk melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan Israel mengenai demarkasi perbatasan laut selatan Lebanon dengan wilayah Palestina yang diduduki.
Libanon berjuang dari dua perang Israel pada tahun 2000 dan 2006. Pada kedua kesempatan tersebut kontribusi medan pertempuran oleh gerakan perlawanan Hizbullah membuktikan bahwa pasukan mereka bisa memaksa militer Israel mundur.
Libanon dan rezim pendudukan secara teknis berperang sejak Shebaa Farms milik negara Arab tersebut berada di bawah pendudukan Israel di tahun 1967.