Damaskus, Purna Warta – Pemerintah Otonom Suriah Timur Laut, yang berusaha membentuk wilayah Kurdistan baru dengan dukungan Amerika Serikat di wilayah tersebut, menyatakan ketidaksetujuan terhadap normalisasi hubungan antara Ankara dan Damaskus, dan mengambil kebijakan penghalangan dalam proses normalisasi hubungan antara Turki dan Suriah.
Baca juga: [VIDEO] – Yahudi Amerika Gelar Aksi Dukung Palestina di Gedung Capitol
Pemerintah Otonom Suriah Timur Laut, yang merupakan lengan eksekutif dari Pasukan Kurdi Separatis yang dikenal sebagai QSD / SDF, sangat khawatir dengan perkembangan terkini dalam hubungan Turki dengan Suriah dan berusaha menghalangi proses ini.
Departemen Urusan Luar Negeri di Pemerintah Otonom Suriah Timur Laut mengeluarkan pernyataan yang secara tegas menolak normalisasi hubungan antara Turki dan Suriah. Sikap ini sebenarnya sejalan dengan posisi Amerika Serikat dalam masalah ini.
Sejak awal krisis Suriah, Washington secara terbuka mendukung pasukan SDF di timur laut Suriah dengan harapan dapat membentuk mereka sebagai tentara proxy di wilayah tersebut, sambil mendirikan pemerintahan otonom yang bertanggung jawab atas urusan administratif dan eksekutif di wilayah itu.
Sementara itu, Turki sangat menentang kebijakan Amerika Serikat di utara Suriah dan menganggap tindakan Gedung Putih dalam mendukung separatis di Suriah sebagai hal yang bertentangan dengan kepentingannya.
Pihak berwenang Pemerintah Otonomi Suriah Timur Laut secara bersamaan menyerang Turki dan Suriah di media; Terkait hal ini, Farid Ati, Ketua parlemen Demokrat daerah ini menegaskan: “Pemerintah Turki sedang menghadapi masalah internal. Ankara berusaha untuk memindahkan masalah-masalah ini ke luar Turki dan meyakinkan masyarakat negara ini bahwa kedekatan dengan pemerintah Suriah adalah solusi untuk masalah-masalah ini. Namun, kami percaya bahwa permasalahan Turki harus diselesaikan dalam kerangka domestik.”
Kekhawatiran pemerintah Otonom ini adalah dengan rekonsiliasi Damaskus dan Ankara, kendali kelompok ini atas sumber daya minyak dan gandum di sebelah timur Sungai Eufrat, yang merupakan sumber biji-bijian terpenting di Suriah, akan berakhir.
Dan pada saat yang sama, pasukan milisi SDF, yang dianggap sebagai sayap militer pemerintah ini, harus dipaksa mundur dari posisinya, yang berarti berakhirnya proyek separatis Suriah.
Sementara itu, para pemimpin suku-suku Arab Mutalif juga telah mengirim pesan ke Damaskus, meminta mereka untuk tidak menerima usulan rekonsiliasi dari Ankara, dan sebagai tambahan, beberapa suku ini berupaya untuk mengintensifkan sentimen anti-Turki di kalangan rakyat Suriah melalui jejaring sosial dan media lokal.
Baca juga: [FOTO] – Warga Khan Younis Gaza Terusir Lagi usai Digempur Israel
Dalam hal ini, Hassan al-Sadeh, kepala tujuh suku yang merupakan sekutu SDF, mengatakan: “Kami meminta negara-negara Arab dan pemerintah Suriah untuk tidak menjalin kontak dengan Turki. Negara mana yang menghancurkan Suriah? Bukankah Turki yang menghancurkan perekonomian kita, membunuh anak-anak kita, membuat rakyat kita terlantar, menghancurkan dan meluluhlantakan kota-kota, kota Aleppo dan kawasan industrinya dihancurkan oleh Turki.”
Terkait hal ini, Raed Haj Suleiman, seorang analis isu politik dari Aleppo, mengatakan: “Jelas bahwa kedekatan Damaskus dan Ankara menghancurkan semua pencapaian SDF, bahkan pencapaian politik seperti upaya pembentukan pemerintahan federal di timur Sungai Eufrat, serta pencapaian ekonomi kelompok teroris ini akan hancur oleh konvergensi Ankara dan Damaskus.”
Sementara itu, kemungkinan besar dengan pelantikan Donald Trump di Amerika Serikat, dukungan senjata kepada milisi Kurdi akan semakin meningkat, sehingga Turki akan semakin mendapat tekanan politik, dan kelompok separatis akan semakin berjaya dari sebelumnya. Bahkan jika dukungan ekonomi dan politik dari pemerintahan otonom di sebelah timur Sungai Eufrat harus dikurangi.