Beirut, Purna Warta – Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menuntut agar rezim Israel berkomitmen pada ketentuan perjanjian gencatan senjata yang seharusnya menghentikan agresi mematikan yang meningkat terhadap Beirut bulan lalu setelah menewaskan ribuan warga sipil tak berdosa.
Pejabat itu menyampaikan pernyataan tersebut kepada harian Lebanon An-Nahar pada hari Senin mengenai pelanggaran fatal berulang kali yang dilakukan rezim terhadap perjanjian gencatan senjata.
Pelanggaran tersebut terjadi saat gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon yang memaksa rezim untuk menyetujui perjanjian tersebut dengan melancarkan ribuan serangan balasan terhadap wilayah Palestina yang diduduki, berkomitmen pada perjanjian tersebut, katanya.
Komitmen Hizbullah, tambahnya, sedang dilaksanakan dengan koordinasi bersama Angkatan Darat Lebanon. “Israel juga berkewajiban untuk menarik diri dari semua wilayah Lebanon, dan mengakhiri agresinya,” tegas Berri. Dia juga mendesak agar komite yang memantau implementasi kesepakatan tersebut mengambil tanggung jawabnya bersama UNIFIL, yang menampilkan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon.
“Setelah Israel [potensi] menarik diri dari semua wilayah Lebanon, Angkatan Darat negara itu harus ditempatkan sepenuhnya di wilayah tersebut.” Baru-baru ini, Angkatan Darat melaporkan “pelanggaran berbahaya” terhadap kesepakatan gencatan senjata oleh pasukan Israel, yang telah menyerbu wilayah Wadi al-Hajir di Lebanon selatan. Sementara itu, surat kabar Ha’aretz milik rezim Israel melaporkan bahwa tentara Israel berusaha untuk memperpanjang masa tinggal di Lebanon setelah berakhirnya jangka waktu kesepakatan selama 60 hari.
Mustafa Bayram, menteri tenaga kerja di Pemerintah Sementara Lebanon, juga membahas pelanggaran tersebut, dengan mengatakan, “Invasi tentara Israel ke Wadi al-Hajir merupakan pelajaran sejarah yang bermanfaat, dan membuktikan bahwa perlawanan adalah satu-satunya pilihan untuk menghadapi penjajah Zionis, dan bahwa semua solusi lain telah gagal total dalam menghadapi agresi rezim tersebut.”
Berri, sebagai tambahan, membahas masalah proses penunjukan presiden Lebanon berikutnya yang sedang berlangsung, dengan mengatakan bahwa ia bermaksud untuk memilih pejabat tersebut dalam sebuah pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 9 Januari, dan mendesak para legislator Lebanon untuk memikul tanggung jawab mereka yang relevan mengenai masalah tersebut juga.