Manamah, Purna Warta – Kelompok oposisi utama Bahrain, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq telah mengecam normalisasi hubungan Manamah dengan Israel sebagai sebuah “kejahatan”. Mereka menekankan bahwa kebijakan rezim Al Khalifah tidak sesuai dengan kehendak bangsa Bahrain.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (15/9) Al-Wefaq mengatakan pembentukan hubungan diplomatik antara rezim Manama dan Tel Aviv ditolak keras oleh semua lapisan masyarakat Bahrain.
Partai oposisi menggarisbawahi bahwa perjanjian normalisasi dengan Israel sangat bertentangan dengan sejarah Bahrain dan identitas Islam.
“Ini adalah perjanjian ilegal dan semua orang Bahrain melihatnya sebagai kejahatan,” al-Wefaq melanjutkan.
Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa seluruh bangsa Bahrain mendukung Palestina dan tujuan sahnya.
“Apa pun yang tidak mencerminkan kehendak rakyat dan bertentangan dengan nilai-nilai mereka tidak ada nilainya. Desakan pada petualangan seperti itu akan semakin memperluas keretakan antara bangsa Bahrain dan rezim Al Khalifah karena rezim tersebut telah menjauhkan diri dari rakyat,” al-Wefaq menyoroti.
Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa negara Bahrain akan terus menyatakan dukungan kuat mereka untuk Palestina dan hak-hak mereka, terlepas dari penindasan yang keras dan upaya untuk menahan suara mereka di media internasional.
“Pihak berwenang Bahrain menuduh bahwa perjanjian normalisasi dengan rezim Israel membentuk dasar untuk hidup berdampingan secara damai. Sementara rezim Al Khalifah tidak menunjukkan kompromi dan toleransi sedikit pun terhadap rakyat biasa dan aktivis hak asasi manusia yang dipenjara,” kata partai oposisi.
“Kami percaya bahwa perjanjian normalisasi antara rezim Al Khalifah dan rezim pendudukan Israel membuka jalan bagi kerjasama militer, keamanan dan intelektual antara kedua belah pihak. Ini mengancam stabilitas dan keamanan Bahrain, dan merusak perdamaian regional dan internasional,” tutup al-Wefaq.
Mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani selama upacara resmi yang diselenggarakan oleh mantan presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada 15 September tahun lalu.
Palestina sedang berjuang menuju kemerdekaan negaranya di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya. Kesepakatan antara Bahrain dan Israel tersebut dipandang sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka.