Gaza, Purna Warta – Menteri Penerangan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam “penindasan sistematis, pembantaian, dan genosida terhadap warga sipil Palestina” yang dilakukan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Dalam sebuah komunike yang dikeluarkan setelah sidang luar biasa yang diadakan di kota pelabuhan Turki, Istanbul, para menteri informasi negara-negara anggota menyerukan “gencatan senjata tanpa syarat” untuk menghentikan korban jiwa lebih lanjut di wilayah Palestina yang terkepung.
Baca Juga : Menlu Iran: Front Perlawanan di Palestina Punya Kekuatan Militer yang Tinggi
Agresi militer yang sedang berlangsung yang dilancarkan oleh Israel, kekuatan pendudukan, terhadap rakyat Palestina serta penindasan sistematis, pembantaian, dan genosida terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan di Tepi Barat yang diduduki termasuk wilayah al-Qaeda, terus berlanjut. -Quds Al-Sharif, dan menyerukan gencatan senjata tanpa syarat untuk mencegah korban jiwa lebih lanjut,” kata para menteri.
Mereka juga mengkritik kampanye misinformasi Israel, menuduh Israel menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan untuk menutupi tindakannya.
Para menteri IOC mengecam tindakan pasukan Israel yang “sengaja dan sistematis” menargetkan jurnalis Palestina, dan menekankan bahwa ini adalah bagian dari kampanye untuk “membungkam suara para pengungkap kebenaran”.
Komunike tersebut juga mengecam pasukan Israel atas sistem telekomunikasi di Jalur Gaza, dan menyerukan komunitas internasional untuk membuka “penyelidikan segera” terhadap kejahatan ini dan meminta pertanggungjawaban otoritas pendudukan Israel.
Di kalangan masyarakat lainnya, para menteri menegaskan kembali bahwa “satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan di kawasan ini adalah melalui realisasi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk kemerdekaan dan kedaulatan nasional dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya”.
Baca Juga : Iran Produksi Lebih dari 1 Juta Mobil dalam 11 Bulan
Ketika jumlah korban tewas akibat genosida AS-Israel di Jalur Gaza yang terkepung meningkat menjadi 29.606 orang, pasukan Israel mengepung Rumah Sakit Nasser dan mencegah evakuasi pasien.
Perang genosida AS-Israel di Gaza sudah memasuki hari ke-142, dengan serangan udara dan artileri besar-besaran yang terus berlanjut di jalur yang terkepung.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 86 warga Palestina dalam 24 jam terakhir.
Pesawat-pesawat tempur Israel membom sebuah blok perumahan di Beit Lahia, utara Gaza, menewaskan dan melukai beberapa warga sipil.
Sementara itu, tentara Israel melancarkan beberapa serangan udara dan artileri di lingkungan al-Zeitoun di selatan Kota Gaza, dengan banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan.
Hampir 30.000 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Baca Juga : Menteri Luar Negeri Iran Hadir di Swiss untuk Sidang UNHRC
Warga Palestina mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai sambil menangis dan kesakitan
Genosida Israel yang tidak terkendali telah menciptakan momen-momen menyakitkan bagi warga Palestina yang tidak dapat dibayangkan oleh siapa pun di luar Gaza.
Sementara itu, angka-angka menunjukkan Israel telah mengeksploitasi perhatian global terhadap genosida di Gaza untuk meningkatkan penghancuran rumah-rumah warga Palestina di wilayah pendudukan al-Quds.
Selama sembilan bulan pertama tahun lalu, Israel menghancurkan 97 rumah warga Palestina di sisi timur kota.
Namun sejak melancarkan serangan mematikan di Gaza pada awal Oktober, Israel telah melibas 87 rumah.
Angka-angka tersebut berdasarkan Ir Amim, sebuah organisasi nirlaba lokal yang memantau pembongkaran rumah di al-Quds. Para aktivis mengatakan Israel berusaha mengusir lebih banyak warga Palestina keluar dari al-Quds Timur.
Baca Juga : Iran Peringkat 1 dalam AI di antara Negara-negara Islam
Rezim mencoba untuk membenarkan praktiknya yang banyak dikritik dengan mengklaim bahwa rumah-rumah tersebut dibangun tanpa izin.
Namun, hal ini praktis membuat warga Palestina tidak mungkin mendapatkan dokumen-dokumen tersebut melalui diskriminasi hukum.