Tel Aviv, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan setuju untuk memberikan pemerintahan sipil Tepil Barat pada partai Zionisme Relijius yang dikenal ekstrim kanan. Keputusan Netanyahu ini diprediksi akan mengacaukan ketenangan relatif yang ada di Tepi Barat. Jika hal ini terjadi maka Israel telah melanggar bagian dari kesepakatan damai The Abraham Accord yang diteken dengan sejumlah negara Arab Teluk.
Baca Juga : Sana’a: Semua Pelabuhan Berada dalam Jangkauan Kami
Keputusan tersebut merupakan buah dari kesepakatan koalisi Netanyahu dengan blok relijius kanan yang telah membantunya memenangkan pemilu 2022. Hal ini dimulai dengan relokasi wewenang pemerintahan sipil dari Menteri Pertahanan ke Menteri Ekonomi. Adalah Bezalel Smotrich, anggota Knesset dan pemimpin partai Zionisme Relijius yang nantinya akan ditunjuk oleh Netanyahu untuk menempati posisi Menteri Keuangan sebagai realisasi janji koalisinya pada partai Zionisme Relijiius.
The Times of Israel melaporkan bahwa Smotrich sudah tidak sabar menduduki posisi Menteri Keuangan dan menjalankan agendanya, terutama ekspansi pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat.
“Tindakan tersebut akan menjadi ‘aneksasi halus’ (Israel) terhadap Tepi Barat dan pelanggaran komitmen Netanyahu pada AS dan UEA yang pada saat itu berjanji untuk menunda proyek aneksasinya (untuk memuluskan The Abraham Accord),” ujar jurnalis Israel, Barak Ravid melalui laman Twitter pribadinya.
Pada periode pemerintahan Netanyahu sebelumnya, Tel Aviv berupaya menganeksasi tanah Palestina secepat mungkin untuk memperluas proyek konstruksi pemukiman ilegal. Janji koalisinya pada partai ekstrim kanan adalah terus melakukan ekspansi. Namun di sisi lain, Netanyahu memiliki komitmen yang harus ia hormati dengan Uni Emirat Arab dan negara-negara Arab lain yang telah bersepakat dalam The Abraham Accord. Situasi ini akan menempatkan Netanyahu pada posisi dilematis dan penuh tekanan baik dari dalam maupun dari luar.
Baca Juga : Penasihat Bashar Assad: Insiden-Insiden di Iran adalah Bagian dari Rencana Melawan Poros Perlawanan
Situasi tersebut juga akan membuat jalan Netanyahu untuk memperluas normalisasi Israel dengan negara-negara Arab menjadi terjal. Padahal Netanyahu telah menggembar-gemborkan akan memperluas normalisasi sesaat setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri.