Damaskus, Purna Warta – Kantor Berita Anadolu menulis bahwa pemerintah Suriah telah memenangkan perang dan bahwa negara-negara Arab segera sampai pada kesimpulan bahwa mereka harus melanjutkan hubungan mereka dengan Damaskus.
Beberapa percaya bahwa perang di Suriah sejak 2018, dengan penarikan teroris dari sekitar Damaskus di provinsi Daraa.
Baca Juga : Jet-Jet Tempur Koalisi Saudi Bombardir Beberapa Daerah di Yaman
Itu berakhir dengan keuntungan pemerintah Suriah dan kemungkinan militer menggulingkan Damaskus telah tidak ada.
Dengan pendahuluan di atas, Kantor Berita Anadolu Turki memeriksa alasan dimulainya kembali hubungan negara-negara Arab dengan pemerintah Suriah dan menulis: Liga Arab telah menunda keanggotaan Suriah sejak 2011. Banyak negara Arab juga memberikan dukungan politik, keuangan, dan senjata kepada kelompok oposisi (teroris) pada awal perang.
Menurut Anadolu Agency, bagaimanapun, Suriah dan rezim yang berkuasa tidak sepenuhnya terisolasi secara politik dan ekonomi. Terlepas dari keputusan Liga Arab, beberapa negara Arab di Afrika Utara, Oman, Irak dan Mesir menyatakan netralitas mereka dalam menghadapi perang Suriah dan memiliki saluran komunikasi dengan pemerintah Suriah.
Baca Juga : AS-Israel Gelar Pertemuan Rahasia Bahas Plan B Apabila KTT Wina Gagal
Menurut laporan itu, masuknya militer Rusia di Suriah sejak 2015 dan dukungan Republik Islam Iran telah membuat pemerintah Suriah tetap eksis, dan penggulingan pemerintah Suriah secara militer telah memudar. Oleh karena itu, banyak negara Arab “segera menyadari fakta bahwa adalah kepentingan mereka untuk menormalkan hubungan mereka dengan rezim yang berkuasa di Damaskus.”
Anadolu Agency dalam melanjutkan laporannya menulis, Perkembangan terpenting yang mengubah posisi negara-negara Arab adalah pada awal tahun 2017, ketika para teroris dikalahkan dalam pertempuran Aleppo, dan pada tahun 2018, setelah kalah dalam pertempuran di Rif Damaskus dan provinsi Daraa, mereka terpaksa menyerah kepada tentara Suriah dan menyerahkan senjata mereka.
Menurut laporan berita ini, UEA dan Bahrain juga membuka kedutaan mereka di Damaskus pada akhir 2018. Oman juga mengembalikan duta besarnya ke Damaskus pada Oktober 2020. Ada juga laporan bahwa Arab Saudi sedang mencoba membangun saluran komunikasi langsung dengan pemerintah Suriah; Seperti disebutkan, kepala dinas intelijen Saudi, Khalid al-Hamidan, bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad dan kepala Kantor Keamanan Nasional Suriah, Ali Mamluk, dalam perjalanan ke Damaskus.
Baca Juga : Arab Saudi Klaim Telah Hancurkan Dua Kapal Yaman di al-Hudaidah
Menurut laporan itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan bahwa Washington mengetahui pembicaraan antara Suriah dan Arab Saudi. Sebelumnya, Menteri Pariwisata Suriah Mohammad Rami Rezwan Mortini menghadiri pertemuan di Riyadh Maret lalu. Ini adalah kunjungan pertama seorang pejabat Suriah ke Riyadh sejak 2011.
Anadolu Agency juga mencatat kunjungan Menteri Pertahanan Suriah ke Yordania dan menulis bahwa selama kunjungan ini, Menteri Pertahanan Suriah bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Yordania dan pejabat Yordania lainnya. Yordania juga telah memutuskan dukungan untuk kelompok teroris dan oposisi. Sebagaimana Yordania mengizinkan gas Mesir dikirim ke Libanon melalui Suriah.
Menurut laporan kantor berita ini, Damaskus juga berusaha untuk menormalkan hubungannya dengan Irak dan Lebanon secara penuh. Baru-baru ini, delegasi resmi Lebanon melakukan perjalanan ke Suriah dan bertemu dengan pejabat Negara ini.
Baca Juga : Kemajuan Tentara Yaman di Ma’rib dan Shabwa
Anadolu Agency menerbitkan laporan itu, sementara pemerintah Turki telah memberikan dukungan penuh kepada teroris dan kelompok oposisi sejak awal krisis Suriah. Turki dengan dalih memerangi militan Kurdi di Suriah utara dan timur laut Suriah, telah melakukan banyak operasi bersama dengan teroris oposisi.
Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri Suriah pada Senin pekan ini mengecam agresi militer Turki di utara negara itu dan meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas tentang masalah ini. Damaskus menekankan bahwa Turki telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Suriah dengan tindakan agresifnya dan telah menjalankan kebijakan ini selama 10 tahun terakhir.
Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa militer Suriah berhak untuk menanggapi agresi Turki dan akan menanggapi dan menghadapinya sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional.
Baca Juga : Permintaan Moskow untuk Pertemuan Trilateral dengan Tel Aviv dan Washington Tentang Suriah
Damaskus juga menegaskan bahwa tentara Turki mendukung dan memperlengkapi kelompok teroris dan memfasilitasi perjalanan mereka di daerah-daerah di Suriah utara, dan menambahkan: dalam menduduki tanah Republik Arab Suriah, Turki mengubah struktur populasi dan mencuri sumber daya alam serta menghancurkan infrastruktur dan properti publik maupun properti pribadi rakyat.