Beirut, Purna Warta – Pemilihan presiden Lebanon pada sesi 9 Januari minggu lalu menjadi langkah awal untuk keluar dari kebuntuan politik yang berlangsung beberapa tahun. Setelah kemenangan Joseph Aoun dalam pemilu presiden, ia meminta anggota parlemen untuk memulai konsultasi wajib guna memilih perdana menteri yang akan membentuk pemerintahan baru pada Senin mendatang.
Ujian Politik Baru Setelah Pemilihan Presiden
Joseph Aoun meminta Najib Mikati, Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Lebanon, untuk tetap menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya kabinet baru. Namun, mengingat rekam jejak kekuatan politik Lebanon dalam pembentukan pemerintahan dan posisi partai-partai dalam beberapa minggu terakhir, tampaknya Lebanon menghadapi ujian politik berat lainnya setelah pemilihan presiden.
Walaupun Joseph Aoun meminta anggota parlemen memulai konsultasi untuk menentukan perdana menteri, belum ada tindakan nyata dari kekuatan politik. Pembentukan pemerintahan Lebanon, seperti pemilihan presidennya, tampaknya akan berada di bawah tekanan eksternal.
Senario Pembentukan Pemerintahan
Surat kabar Al-Akhbar melaporkan bahwa sebelum pemilihan Joseph Aoun, beberapa lingkaran politik telah menyepakati skenario bahwa Najib Mikati akan melanjutkan masa jabatannya hingga pemilu parlemen pada Mei 2026 sebagai bagian dari kesepakatan untuk menyelesaikan masalah kepresidenan. Skenario ini merupakan bagian dari rencana yang membawa Joseph Aoun ke Istana Baabda (Istana Kepresidenan Lebanon).
Menurut laporan itu, Hizbullah dan Gerakan Amal mendukung keberlanjutan Mikati di pemerintahan, begitu juga aliansi Marada dan Partai Sosialis Progresif. Namun, Gerakan Patriotik Bebas, Partai Pasukan Lebanon, Partai Kataeb, dan kelompok oposisi lainnya menolak keberlanjutan Mikati dan telah memulai konsultasi untuk memilih kandidat perdana menteri mereka.
Strategi Samir Geagea dalam Penentuan Perdana Menteri
Baru-baru ini, media Lebanon melaporkan bahwa Samir Geagea, pemimpin Partai Pasukan Lebanon, berencana mencalonkan Ashraf Rifi, mantan Menteri Kehakiman dan anggota parlemen, sebagai kandidat perdana menteri. Alternatif lain yang diajukan adalah Fouad Makhzoumi, tetapi Geagea lebih memilih Ashraf Rifi karena dukungan setianya. Namun, karena kecil kemungkinan Ashraf Rifi mendapatkan dukungan dari partai-partai lain, Makhzoumi tetap menjadi opsi cadangan.
Sumber yang dekat dengan Geagea juga menyatakan bahwa Fouad Makhzoumi mencoba meyakinkan Gebran Bassil, pemimpin Gerakan Patriotik Bebas, untuk mendukungnya dalam pembentukan pemerintahan.
Peluang Mikati untuk Tetap Memimpin
Surat kabar Ad-Diyar melaporkan bahwa mayoritas parlemen cenderung memilih Najib Mikati kembali sebagai perdana menteri. Sumber yang dekat dengan proses tersebut menyebutkan bahwa ada kemungkinan pembentukan pemerintahan besar dengan 24 hingga 30 menteri, menghindari istilah seperti “pemerintahan rekonsiliasi nasional” atau “pemerintahan persatuan nasional.”
Sementara itu, Saudi belum menunjukkan tanda-tanda menolak Mikati, dan sejauh ini tidak ada indikasi kuat bahwa kandidat lain akan menggantikannya.