Tel Aviv, Purna Warta – Parlemen Israel mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kendati demikian, mosi tersebut gagal terealisasi setelah hanya mendapat hanya 18 dari 120 suara saat voting pada sidang paripurna yang digelar pada Senin (22/1) pagi. Untuk menyatakan mosi tidak percaya, angka voting harus mencapai angka setidaknya 61 suara.
Baca Juga : Serangan Yaman terhadap Kapal Amerika di Teluk Aden
Mosi ini diusulkan oleh anggota dewan dari partai buruh, “Tugas paling dasar dari sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya adalah menjamin keamanan serta melindungi nyawa mereka,” ujar Efrat Rayten dari partai buruh. “Tidak ada kepercayaan dan tidak bisa ada kepercayaan pada pemerintahan yang telah gagal dalam menjalankan tugas dasar tersebut secara memalukan,” tambahnya.
Peristiwa ini terjadi menyusul rangkaian demonstrasi yang menuntut pengunduran diri PM Netanyahu. Massa menganggap pria 74 tahun tersebut gagal mengelola perang dengan Gaza serta tidak mampu memulangkan kembali para tahanan selama lebih dari 100 hari. Selain itu, sejumlah besar tentara cadangan Israel yang merasa kecewa dengan strategi yang dikelola kabinet perang pimpinan Netanyahu telah meninggalkan medan perang.
Dengan anjloknya popularitas Netanyahu, pihak oposisi di parlemen Israel mengambil kesempatan untuk mengajukan voting untuk mosi tidak percaya. Namun voting tersebut diboikot oleh anggota dewan dari koalisi Netanyahu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu ‘drama politik’ di tengah masa perang.
Baca Juga : Amerika-Inggris Serang Sana’a, Yaman
Sejak peristiwa 7 Oktober, Netanyahu berhasil mengambil hati dua dari tiga pemimpin oposisinya, Benny Gantz dan Avigdor Lieberman serta menjadikan mereka sebagai koalisinya. Satu-satunya pemimpin oposisi yang masih ogah ikut dalam koalisi Netanyahu adalah Yair Lapid. Lapid hingga saat ini menolak berpartisipasi meski diajak langsung oleh Gantz dan Lieberman yang notabene adalah oposisi Netanyahu seperti dirinya.