Tel Aviv, Purna Warta – Jajaran menteri pemerintahan Benjamin Netanyahu dari sayap kanan enggan menghadiri rapat kabinet mingguan yang digelar pada minggu (22/1).
Mereka memprotes kabinet Netanyahu akibat adanya ketidakjelasan terkait wewenang petinggi negara terhadap militer Israel. Peristiwa ini dicemaskan dapat membubarkan koalisi Netanyahu yang berarti akan mengandaskan pemerintahan politisi gaek 73 tahun tersebut.
Baca Juga : Hubungan Iran-Suriah Bersifat Strategis
Peristiwa ini bermula dari upaya evakuasi yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang notabene berasal dari partai Likud yang dipimpin Netanyahu, terhadap pos pemantauan Or Chaim di Tepi Barat pada Jumat, (20/1) lalu. Tindakan itu disebut ketua partai Zionisme Relijius sekaligus Menteri Keamanan Nasional, Bezalel Smotrich sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan koalisi.
Sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian koalisi Netanyahu dengan partai-partai sayap kanan Israel bahwa Smotrcih memiliki kewenangan atas kepolisian dan militer Israel terutama di wilayah pendudukan Tepi Barat. Ini berarti tindakan evakuasi terhadap pos lama seharusnya berada dalam kewenangan Smotrich, bukan Gallant. Meski begitu, tindakan terhadap pos-pos baru hanya membutuhkan lampu hijau dari panglima militer, yang itu berarti kewenangan Gallant.
Karena peristiwa tersebut, partai Zionisme Relijius menuntut Netanyahu melakukan klarifikasi dan memberikan kejelasan terhadap pembagian kewenangan antara Gallant dan Smotrich atas militer Israel.
Menyikapi hal tersebut, kantor Netanyahu mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa pihaknya hanya akan mendukung pemukiman Yahudi di Tepi Barat hanya jika dilaksanakan secara hukum dan dikoordinasikan dengan Perdana Menteri serta pejabat yang bertanggung jawab. “Dimana hal itu tidak terjadi pada kasus ini,” terang statemen tersebut.
Baca Juga : Sebuah Kelompok Irak Akui Serang Pangkalan Amerika di Suriah
Sementara itu, Gallant juga menekankan komitmennya dalam menegakkan hukum di Tepi Barat dan mengatakan bahwa militer Israel memiliki dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan.
Smotrich dan partainya setelah menolak hadir dalam rapat mingguan menyatakan bahwa pihaknya akan memikirkan apa langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi peristiwa ini kedepannya.