Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menunjuk diplomat kawakan Mohammad Reza Raouf Sheibani sebagai utusan khususnya untuk Suriah. Araghchi melakukan penunjukan tersebut pada hari Minggu dan menugaskan Raouf Sheibani, mantan duta besar untuk Suriah, Lebanon, dan Tunisia, untuk secara berkala memberikan informasi terbaru tentang perkembangan di negara Arab tersebut.
“Suriah adalah negara penting di kawasan Asia Barat,” kata Araghchi dalam pengumumannya. Ia menekankan bahwa Iran mengutamakan integritas teritorial Suriah dan hak rakyat Suriah untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan asing.
“Keputusan mengenai masa depan Suriah berada di tangan rakyat Suriah,” tegas menteri luar negeri tersebut, seraya menambahkan bahwa Iran akan mengkalibrasi hubungannya dengan sistem pemerintahan apa pun yang muncul di Suriah berdasarkan inklusivitasnya dan keinginan rakyat Suriah.
Hubungan Iran dengan para penguasa baru di Suriah akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional, berdasarkan rasa saling menghormati dan kepentingan, kata Araghchi. Ia menekankan bahwa stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan konsensus di antara negara-negara kawasan.
Araghchi menegaskan kembali bahwa menjaga dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Islam merupakan “kebijakan berprinsip” Iran, sejalan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Masa depan Suriah dilanda ketidakpastian ketika militan bersenjata, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, menyusul serangan kilat.
Para penguasa HTS, yang bersekutu dengan al-Qaeda tetapi memutuskan hubungan bertahun-tahun lalu, telah berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif yang menghormati minoritas agama dan etnis di Suriah.
Utusan Iran untuk PBB mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Suriah, pembentukan pemerintahan inklusif melalui pemilihan umum yang adil
Utusan Iran untuk PBB mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Suriah, pembentukan pemerintahan inklusif melalui pemilihan umum yang adil
Seorang diplomat senior Iran mendesak pembentukan pemerintahan inklusif melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.
Iran, yang memiliki misi penasihat di Suriah atas permintaan pemerintah Assad untuk memerangi terorisme, telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan kebangkitan kembali kelompok-kelompok teroris di Suriah, termasuk sel-sel yang tidak aktif yang terkait dengan al-Qaeda dan Daesh, dan dampaknya bagi wilayah yang lebih luas.
Iran juga telah memperingatkan bahwa rezim Israel, yang telah memindahkan pasukannya ke dalam dan melewati apa yang disebut zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan dengan Suriah, memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan pijakan di negara Arab tersebut.
Israel telah melancarkan serangan udara di Suriah selama bertahun-tahun tanpa mengakui operasi tersebut secara terbuka, tetapi sejak jatuhnya pemerintahan Assad, Israel lebih eksplisit menargetkan lokasi dan personel militer di sana.
Iran mengatakan hubungan apa pun yang mungkin terjalin dengan para penguasa baru di Suriah akan bergantung pada pelepasan mereka dari rezim Israel.