Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menekankan bahwa tak satu pun fasilitas nuklir negara itu akan dibongkar, di tengah pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat mengenai program nuklir damai Republik Islam tersebut.
Araghchi dengan tegas menggarisbawahi pendirian teguh negaranya mengenai haknya untuk memperkaya uranium selama kunjungannya ke Pameran Buku Internasional Teheran ke-36 saat ia berpidato di sebuah forum di stan Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis. “Mempertahankan hak-hak rakyat Iran di bidang nuklir, termasuk pengayaan [uranium], adalah salah satu prinsip dan hak rakyat yang tidak akan kami kompromikan, baik di media maupun di meja perundingan. Ini adalah hak rakyat Iran, dan tidak seorang pun dapat menolaknya,” kata Araghchi kepada wartawan.
Ia menegaskan kembali bahwa Teheran siap untuk “membangun kepercayaan dan menawarkan transparansi” mengenai program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi anti-Iran.
“Kami mungkin mengklarifikasi proses ini, tetapi tidak ada satu pun fasilitas nuklir yang akan dibongkar.”
Menteri tersebut menyatakan kesiapan Teheran untuk melanjutkan perundingan, selama pihak lain “siap untuk mencapai kesepakatan yang mengakui hak-hak kami”.
Ia mencatat bahwa kedua belah pihak belum mencapai kerangka kesepahaman. “Jika kami mencapai kerangka kesepahaman dan kesepakatan, isu-isu lain juga akan muncul, tetapi kami belum mencapai titik itu.”
Sementara itu, Araghchi menepis laporan yang mengatakan AS memberi Iran proposal tertulis untuk kesepakatan nuklir selama putaran terakhir pembicaraan antara kedua negara.
“Selama pembicaraan, ide-ide disampaikan kepada pihak lain dalam bentuk tertulis, tetapi kami belum menerima ide apa pun dalam bentuk tertulis hingga sekarang.”
Iran mengecam sanksi baru AS yang ‘tidak adil’ di tengah pembicaraan nuklir. Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Iran meskipun negosiasi nuklir sedang berlangsung antara kedua negara.
Iran telah mengadakan empat putaran pembicaraan tidak langsung dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai pengganti kesepakatan 2015, yang secara umum digambarkan sebagai hal yang positif oleh kedua belah pihak.
Pada tahun 2018, Trump keluar dari perjanjian penting antara Iran dan beberapa negara lain yang memberikan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan yang membangun kepercayaan pada kegiatan nuklirnya.
Iran sekarang menginginkan jaminan bahwa AS akan menghapus semua sanksi dan tidak akan lagi secara sepihak menggagalkan kesepakatan baru tersebut.