Teheran, Purna Warta – Araghchi menyatakan bahwa Iran “tidak pernah menurunkan bendera negosiasi dan diplomasi,” menambahkan bahwa AS perlu menunjukkan kesiapan untuk bernegosiasi secara setara. “Poin kami adalah bahwa negosiasi berbeda dari dikte; kami tidak siap mendengarkan perintah,” ujarnya. Ia mencatat bahwa selama perselisihan snapback, proposal diajukan untuk mencegah aktivasinya, tetapi Washington tetap “sangat menuntut.”
Menlu menekankan bahwa Amerika Serikat-lah yang mengkhianati JCPOA dan jalur diplomasi, memperingatkan bahwa musuh berusaha menciptakan perpecahan dan merusak kohesi internal. Ia mendesak agar isu-isu domestik tidak diubah menjadi polarisasi besar dan harus ditangani dengan tenang dan persatuan nasional.
Araghchi menekankan bahwa selama perang 12 hari, “lapangan dan diplomasi menunjukkan contoh terbaik persatuan,” dengan militer membela negara dan diplomasi berupaya menjaga legitimasi Iran. Ia mengatakan pengambilan keputusan mengenai hal-hal penting berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, sementara Kementerian Luar Negeri melaksanakan keputusan tersebut sambil tetap memegang tanggung jawabnya sendiri.
Mengenai kemitraan luar negeri, Araghchi menggarisbawahi “kerja sama yang erat dan strategis” Iran dengan Rusia dan Tiongkok, dan memperingatkan bahwa musuh bertujuan untuk merusak hubungan ini. Ia memperingatkan bahwa perilaku internal tertentu dapat menciptakan dualitas, persis seperti yang diinginkan musuh.
Ia menambahkan bahwa Iran telah mencapai “konsensus baru” secara regional dan internasional, dan menekankan bahwa penguatan hubungan dengan negara-negara tetangga tetap menjadi prioritas. Meskipun terdapat beberapa perselisihan, kerja sama regional terus berkembang. Araghchi mengatakan bahwa setelah serangan rezim Zionis terhadap Qatar, banyak negara mengakui Israel sebagai ancaman regional utama, yang menyebabkan meningkatnya keinginan untuk bekerja sama dengan Iran sebagai mitra tepercaya.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan penarikan Iran dari NPT, Araghchi mengatakan bahwa mengemukakan gagasan semacam itu mengabaikan fatwa Pemimpin Besar. Bertahan dalam perjanjian ini memiliki berbagai dimensi yang dapat mengancam atau memperkuat keamanan nasional, ujarnya, seraya menambahkan bahwa isu ini telah dibahas di tingkat tinggi. Keputusan Iran saat ini, tegasnya, adalah untuk tetap menjadi anggota NPT yang berkomitmen, dan fatwa Pemimpin Besar “tidak akan pernah diabaikan.” Ia menekankan bahwa ini bukan masalah emosional, melainkan masalah yang membutuhkan evaluasi ahli yang cermat.