Tehran, Purna Warta – Dalam rangka peringatan 40 tahun penculikan empat diplomat Iran, Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa mengatakan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti nasib penculikan empat diplomat Iran.
Kementerian Luar Negeri Iran telah melanjutkan langkah-langkahnya untuk menentukan nasib empat diplomat negara yang diculik dan dengan tekun menempatkan pengejaran nasib para diplomat ini dalam agendanya.
Baca Juga : Menteri Energi Tel Aviv Klaim Ladang Gas Karish
Teks lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut,
05 Juli yang bertepatan dengan peringatan penculikan empat diplomat Iran merupakan simbol pelanggaran berat semua hak yang dipertimbangkan dalam Konvensi Wina (1961) dengan judul hak diplomatik dan kekebalan bagi semua diplomat. Empat puluh tahun yang lalu pada tahun 1982, empat diplomat Iran bernama Seyed Mohsen Mousavi, Ahmad Motavaselian, Kazem Akhavan dan Taghi Rasteghar Moghadam diculik oleh tentara bayaran rezim Zionis di sebuah wilayah di Libanon yang diduduki oleh rezim Zionis saat itu. Republik Islam Iran selalu meminta pertanggungjawaban rezim Zionis dan pendukungnya atas penculikan empat diplomat Iran.
“Republik Islam Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa mereka memiliki dokumen dan bukti bahwa para diplomat Iran telah diserahkan kepada pasukan penjajah Israel setelah penculikan ilegal dan kemudian dibawa ke penjara rezim Zionis,” kata pernyataan itu.
Menyoroti langkah-langkah ekstensif Iran untuk mengejar kasus ini melalui organisasi internasional dan regional, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, “Mengingat pendudukan Libanon oleh rezim Zionis pada tahun 1982, rezim Zionis dan sponsor pendukung terorisnya secara politik dan hukum bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Hal ini merupakan tindakan teroris Zionis.”
Baca Juga : Iran: Zionis Bahkan Tidak Bisa Bermimpi Menyerang Iran
Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa prioritas utama Kementerian Luar Negeri Iran adalah untuk mengejar kasus para diplomat yang diculik melalui interaksi diplomatik dengan badan-badan internasional dan regional, dan menyerukan PBB dan organisasi internasional dan hak asasi manusia untuk memberikan perhatian serius pada masalah kemanusiaan yang menjadi subjek terhadap konvensi internasional.