Tehran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengecam ketidakmampuan DK PBB untuk menghentikan perang melawan Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Amirabdollahian mencatat bahwa kegagalan Dewan Keamanan untuk mengakhiri perang genosida di Gaza disebabkan oleh tindakan AS yang menghalangi tindakan efektif dewan tersebut melalui penggunaan hak veto yang berlebihan.
Baca Juga : Utusan Iran di PBB: Sanksi Sepihak Sebabkan Krisis Kemanusiaan di Seluruh Dunia
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Ketua Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta para menteri luar negeri negara-negara Islam dan negara-negara lain di seluruh dunia. dunia.
Merujuk pada perang Israel selama berbulan-bulan di Gaza, diplomat top Iran menyerukan “langkah serius” untuk membantu orang-orang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Beliau menegaskan bahwa, “Dengan dimulainya bulan suci Ramadhan, komunitas internasional mutlak perlu menemukan cara-cara praktis dan mengambil tindakan serius untuk mendukung rakyat Palestina, segera menghentikan serangan militer terhadap Jalur Gaza dan mencari jalan keluarnya. keluar dari situasi mengerikan saat ini.”
Menteri luar negeri Iran juga menggarisbawahi bahwa rezim Israel “dengan sengaja” menjalankan kebijakan penghancuran total Gaza dengan memberlakukan pengepungan total terhadap wilayah Palestina.
Israel memulai perang genosida pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas melakukan Operasi Badai al-Aqsa terhadap entitas perampas tersebut sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.
Baca Juga : Menlu Iran dan Irak Bahas Hubungan Bilateral dan Keamanan Regional
Sejak itu, rezim tersebut telah membunuh setidaknya 31.184 warga Palestina dan melukai sekitar 72.889 lainnya.
Rezim juga memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut, memutus bahan bakar, listrik, makanan dan air bagi warga Palestina yang tinggal di sana.
“Masih adanya genosida di Jalur Gaza dan Rafah serta kejahatan perang di Tepi Barat, di samping pencegahan pengiriman bantuan dan makanan ke Jalur Gaza oleh rezim Israel dan penggunaan rezim Israel untuk membuat penduduk Gaza kelaparan dengan tujuan perpanjangan genosida dan pembantaian perempuan dan anak-anak, telah menjadi peringatan akan terjadinya bencana kemanusiaan yang paling belum pernah terjadi sebelumnya di abad ini,” tambahnya.
“Sekarang jelas bahwa salah satu tujuan berbahaya yang dilakukan rezim Israel sehubungan dengan pengepungan Gaza dan pemblokiran bantuan kemanusiaan adalah menciptakan kondisi yang menyebabkan keruntuhan sosial dan sipil, menghancurkan semua tanda-tanda kehidupan dan identitas warga Palestina, dan melakukan relokasi secara paksa. penduduk Jalur Gaza dan Tepi Barat hingga negara-negara tetangga,” kata Amirabdollahian.
“Pendekatan ini membuktikan bahwa rezim kriminal ini dengan sengaja menjalankan kebijakan penghancuran total bangsa dan identitas Palestina.”
Amirabdollahian menyatakan kecaman keras Republik Islam terhadap kejahatan Israel di Gaza dan Tepi Barat, dan menekankan bahwa komunitas internasional dan badan-badan dunia, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, memikul tanggung jawab segera untuk mencegah bencana yang dilakukan oleh rezim pendudukan, demikian yang dilaporkan Press TV.
“Pada hari pertama bulan suci Ramadhan, saya memperingatkan tentang genosida terang-terangan yang terjadi di suatu negara, dan menegaskan kembali perlunya mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah rezim pendudukan Israel melakukan kemungkinan agresi lebih lanjut di al-Quds dan terhadap warga Palestina. jamaah di bulan suci ini,” tutup Amirabdollahian.
Baca Juga : Iran: Israel Tidak Memenuhi Syarat untuk Menjadi Anggota Internasional Mana Pun
Bulan puasa suci Ramadhan dimulai di Jalur Gaza pada hari Senin. Wilayah ini, dengan populasi sekitar 2,4 juta jiwa, telah berada di bawah pemboman terus-menerus oleh rezim pendudukan selama lebih dari lima bulan.
Israel telah menolak berbagai seruan dari komunitas internasional, organisasi dan kelompok hak asasi manusia agar gencatan senjata kemanusiaan diberlakukan sebelum bulan suci Islam.