Tehran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian menegaskan kembali posisi Iran yang tidak berubah dalam menganggap rezim Israel palsu dan tidak sah.
“Republik Islam Iran selalu menyatakan posisinya menyebut rezim Israel tidak sah,” kata diplomat senior itu dalam program televisi pada hari Sabtu (2/10).
“Kami hanya tahu satu negara yang bernama Palestina, dengan al-Quds sebagai ibukotanya. Untuk banyak alasan, rezim Zionis tidak memiliki tempat di masa depan kawasan ini,” tambahnya.
“Zionis bahkan telah menyandera orang Yahudi di wilayah pendudukan,” kata Amir-Abdollahian, menegaskan kembali posisi Republik Islam bahwa nasib wilayah harus diputuskan dalam referendum yang dihadiri oleh semua orang di sana, terlepas dari etnis atau kebangsaan.
Iran tidak mentolerir kehadiran Israel di dekat perbatasannya
Sementara itu, menteri luar negeri menyatakan keprihatinan tentang provokasi tertentu oleh rezim Israel di dekat perbatasan Iran di Azerbaijan.
Dikatakan bahwa rezim Israel menggunakan peningkatan ketegangan antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh awal tahun ini untuk membangun kehadiran di beberapa bagian Azerbaijan.
Dia menyebut upaya itu telah gagal dan menegaskan, “Kami tidak pernah mentolerir kehadiran rezim Zionis dan tindakan provokatifnya di dekat perbatasan Republik Islam.”
“Sebuah manuver militer baru-baru ini yang dilakukan di dalam Iran dekat perbatasan Azerbaijan dimaksudkan untuk menyampaikan pesan [peringatan] kepada Zionis,” diplomat top itu mengingatkan.
Iran akan segera kembali ke negosiasi
Amir-Abdollahian mengatakan negara itu akan kembali ke negosiasi yang bertujuan untuk memulihkan potensi kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara dunia, yang dilanjutkan di Wina awal tahun ini.
“Logika kita adalah logika dialog. Kami akan segera kembali ke negosiasi,” katanya.
Namun, dia menegaskan bahwa pembicaraan harus bermanfaat bagi Republik Islam Iran dan negaranya harus dapat menarik semua manfaat praktis perjanjian nuklir.
“Namun demikian, Iran tidak mengikat implementasi kebijakan luar negeri dan ekonominya dengan pembicaraan dan kesepakatan tersebut,” kata Amir-Abdollahian.
“Pemerintah memiliki rencana pembangunan ekonomi yang akan maju pesat. Kita juga tidak seharusnya membuat Kementerian Luar Negeri menunggu JCPOA,” tambahnya, merujuk pada kesepakatan dengan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.