Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, yang berada di Kampala, Uganda, berunding dengan rekan-rekannya dari beberapa negara di sela-sela pertemuan tingkat menteri Gerakan Non-Blok (GNB). Dalam perundingan Araqchi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Tan Seow, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan perkembangan internasional.
Mereka menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi kerja sama kedua negara di berbagai bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk tujuan ini, dicapai kesepakatan mengenai pertukaran delegasi diplomatik dan ekonomi antara kedua negara.
Araqchi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tunisia Mohamed Ali Al-Nafti.
Dalam pertemuan ini, kedua pihak meninjau perkembangan terbaru hubungan bilateral, termasuk persiapan penyelenggaraan pertemuan Komisi Ekonomi Bersama, dan menekankan keinginan bersama kedua negara untuk memperkuat hubungan dan kerja sama di semua bidang yang menjadi kepentingan bersama.
Mereka juga bertukar pandangan mengenai perkembangan di kawasan Asia Barat dan Palestina yang diduduki sehubungan dengan kesepakatan yang dicapai di Mesir untuk menghentikan genosida Israel, sekaligus menekankan tanggung jawab para penjamin untuk mencegah rezim Zionis melanggar janji-janjinya.
Juga ditegaskan bahwa penyelesaian masalah Palestina membutuhkan diakhirinya pendudukan dan terwujudnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan bahwa negara-negara secara moral dan hukum berkewajiban untuk mendukung rakyat Palestina dalam mewujudkan hak fundamental ini dan membebaskan mereka dari dominasi pendudukan, apartheid, dan penjajahan.
Dalam pertemuan lain di Kampala dengan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez, kedua pihak meninjau hubungan bilateral dan bertukar pandangan mengenai cara-cara untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang bilateral, serta memperkuat koordinasi di tingkat organisasi internasional.
Araqchi dan Rodriguez juga membahas perkembangan internasional, terutama dari perspektif melemahnya prinsip dan aturan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta hukum internasional akibat unilateralisme agresif Amerika Serikat dan tindakan koersif ekonomi unilateralnya terhadap negara berkembang.
Araqchi menjelaskan posisi Iran terkait eksploitasi mekanisme snapback perjanjian nuklir 2015 oleh tiga negara Eropa untuk memulihkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan 2231 harus dianggap berakhir pada tanggal yang ditentukan, 18 Oktober 2025, dan pembatasan yang terkandung di dalamnya terkait program nuklir Iran harus diakhiri.
Menteri luar negeri Iran dan Kuba juga menyatakan solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Venezuela terhadap intimidasi dan tekanan ilegal AS, memperingatkan konsekuensi berbahaya dari tindakan ilegal AS di kawasan Karibia terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional, serta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertanggung jawab mencegah pelanggaran perdamaian oleh AS.
Pada hari Rabu, Araqchi dan Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Eduardo Gil Pinto, juga bertemu di ibu kota Uganda untuk membahas hubungan bilateral dan kerja sama di berbagai bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan-pendidikan, dan budaya.
Kedua menteri, yang meninjau perkembangan regional dan internasional, terutama di dua kawasan Asia Barat dan Karibia, menekankan pentingnya memperkuat solidaritas dan kerja sama antara negara-negara berkembang dan anggota Gerakan Non-Blok untuk secara efektif menghadapi tantangan yang timbul dari unilateralisme dan pelanggaran hukum di tingkat internasional.
Kedua pihak juga mengutuk tindakan ilegal Amerika Serikat, terutama agresi militer Juni 2025 terhadap Iran dan ancaman serta serangan berulang terhadap kepentingan Venezuela, memperingatkan konsekuensi berbahaya dari pelanggaran hukum ini bagi perdamaian dan keamanan global, serta menekankan hak setiap negara untuk membela diri dari intimidasi dan tekanan ilegal.